TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Upaya Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan hasil nyata.
Melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) kata Bupati Aulia Rahman Basri, kini Pemerintah Kabupaten Kukar berhasil menghemat Rp6 miliar dari pengeluaran rutin untuk kebutuhan kertas dan pencetakan dokumen.
“Pak Eko dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), tadi sudah menyampaikan hasil perhitungannya, bahwa optimalisasi Srikandi di Kukar sudah membantu penghematan Rp6 miliar untuk belanja kertas yang sebelumnya digunakan untuk print surat dan dokumen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Srikandi pada Kamis (16/10) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.
Efisiensi tersebut menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan tata kelola arsip, tetapi juga berdampak langsung pada penghematan anggaran daerah. Maka, ia menegaskan, proses percepatan transformasi digital di seluruh organisasi perangkat daerah dan kecamatan harus segera dilakukan.
Kendati demikian, ia berpesan agar proses percepatan transformasi digital tersebut juga harus dibarengi dengan perubahan pola kerja aparatur agar efisiensi benar-benar tercapai melalui penerapan sistem kearsipan elektronik seperti Srikandi.
“Terkadang, masih ada teman-teman yang sudah bikin surat secara digital tapi tetap diprint lagi untuk dibawa ke kami. Saya bilang rumusnya bagaimana ini, tanda tangan kepala saja digital tapi kok kami harus mendisposisi secara manual. Ini kan nggak nyambung. Jadi ketika berbunyi secara digital, disposisinya juga harus secara digital,” jelasnya.
Bupati Kukar juga menyoroti kesalahan umum yang sering kali terjadi di daerah lain, seperti penggunaan barcode tanda tangan digital tanpa verifikasi yang benar. Ia menjelaskan, hal semacam itu tidak boleh terjadi di Kukar.
“Di beberapa kabupaten lain, barcode tanda tangan itu asal comot, isinya beda dengan suratnya. Mungkin mereka berpikir ketika dia terdigital, itu tidak terarsipkan dengan baik. Padahal ketika dia terdigital, dia tersimpan di sistem dan ini terarsipkan dengan baik. Saya bersyukur, di Kukar tidak terjadi seperti itu. Ini harus terus kita jaga,” terangnya.
Selain menekankan efisiensi, Bupati Aulia juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang kini juga menuntut langkah penghematan di berbagai sektor. Ia mengungkapkan bahwa APBD Kukar tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp5,5 triliun, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,1 triliun.
“Dengan minimnya pembiayaan, efisiensi harus kita laksanakan. Paperless adalah salah satu cara paling nyata. Selain menghemat, juga mempercepat pelayanan publik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasinya kepada ANRI atas dukungan dan pembaruan sistem yang memungkinkan fitur disposisi digital dalam aplikasi Srikandi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan kebutuhan daerah.
Pria kelahiran 1985 itu juga akan memastikan supaya Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan server lokal berkapasitas besar untuk penyimpanan arsip digital. Tujuannya, agar keamanan data dapat dijaga secara mandiri.
“Kami sudah menyiapkan server di Dinas Kominfo. Ke depan, harapan kami arsip-arsip di Kukar bisa disimpan di server kita sendiri, sehingga keamanan data bisa lebih terjamin,” bebernya.
Tak lupa, ia juga berpesan bahwa digitalisasi dapat terwujud melalui komitmen bersama yang kuat untuk menciptakan pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin membangun Kukar yang efisien dan adaptif. Kalau dengan digitalisasi saja kita bisa hemat Rp6 miliar, bayangkan berapa yang bisa kita hemat lagi jika semua layanan publik sudah sepenuhnya elektronik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, menuturkan bahwa penerapan Srikandi ini tidak hanya bertujuan memperkuat tata kelola arsip dinamis yang terintegrasi dan berbasis digital, tetapi juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kita juga berharap percepatan pelaksanaan tata kelola arsip dinamis yang terintegrasi ini bisa mendorong keberhasilan program SPBE di Kukar. Harapannya, setiap perangkat daerah bisa benar-benar mengimplementasikan Srikandi dengan baik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Transformasi Digital