SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Diskominfo Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, menegaskan bahwa program internet gratis desa yang digagas Rudy-Seno merupakan misi untuk membangun infrastruktur digital berbasis layanan publik di seluruh pelosok desa se-Kaltim.
“Ini bukan Wi-Fi publik biasa ya, ini internet gratis untuk desa, bukan Wi-Fi gratis untuk semua orang di mana-mana,” ungkap Faisal saat menjadi narasumber di BPSDM Kaltim terkait progress mingguan program tersebut, Selasa (22/7).
“Targetnya, semua desa di Kaltim, total 841 desa, bisa terkoneksi internet. Tapi, kita mulai dari yang paling prioritas dulu, yaitu kantor desa,” tambahnya.
Ia menjelaskan karena biaya pembangunan infrastruktur internet itu tidak murah, justru cukup besar, maka Pemerintah Provinsi Kaltim memilih untuk fokus secara bertahap. Tahap awal ditujukan pada pelayanan publik, dengan titik utama berada di kantor desa.
“Nanti kalau kantor desanya sudah terpasang, kita lanjut lagi ke Puskesmas pembantu, lalu sekolah-sekolah. Setelah itu, baru ke areal publik seperti taman atau balai desa. Enggak mungkin kita pasang di areal publik dulu tapi kantor desanya enggak punya internet. Nanti pelayanan masyarakat terganggu,” paparnya.
Menurutnya, walaupun bukan Wi-Fi publik, masyarakat tetap akan mendapat manfaat secara tidak langsung. “Pelayanan publik itu ya buat masyarakat juga. Misalnya sekolah-sekolah nanti juga jalan programnya, mungkin itu dari dinas pendidikan,” tambahnya.
Ditanya soal apakah masyarakat sekitar bisa memanfaatkan jaringan internet gratis ini, Faisal menjawab bahwa keputusan membuka akses untuk warga akan bergantung pada kebijakan masing-masing desa.
“Kalau misalnya sore hari mau dibuka Wi-Fi untuk umum, ya itu tergantung lagi kepala desanya. Kami dari provinsi hanya siapkan satu titik utama dulu,” jelasnya.
Setelah jaringan utama masuk ke desa kata Faisal, desa-desa tentu bisa mengembangkan pemanfaatan secara mandiri. “Kalau sudah masuk kabel induk, tinggal tarik ke rumah-rumah. Kan sama kayak kita pakai Indihome. Tinggal daftar ke provider, bisa bayar sendiri,” tuturnya.
Hingga pekan ketiga bulan Juli ini, Penajam Paser Utara (PPU) tercatat masih menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim yang belum memiliki desa yang terpasang internet gratis. Terkait hal itu, Faisal mengatakan tidak ada hambatan khusus.
“Bukan karena ada masalah, tapi karena teknisinya baru keliling di daerah lain. Tim kami bolak-balik terus. PPU itu enggak terlalu sulit kok. Cuman masalah penjadwalan, rute, dan teknisi saja. Insyaallah semua bakal masuk,” terangnya.
Program internet desa ini secara resmi sudah diluncurkan pada 21 April 2025 di Convention Hall Gelora Kadrie Oening Kota Samarinda, bertepatan dengan peluncuran program lain dari Gratispol dan JosPol oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam acara itu kata Faisal, juga dilakukan penandatanganan MoU dengan sejumlah penyedia layanan internet seperti Telkom dan Telkomsel.
“Setelah MoU, kami mulai masuk e-katalog sekitar awal Mei. Lalu pemasangan jalan di minggu kedua. Jadi kalau dihitung, kerja riilnya baru dimulai dua bulan terakhir ini,” bebernya.
Hingga 21 Juli 2025, program ini pun telah menjangkau 252 desa dari 841 desa target di Kaltim, atau sekitar 30 persen realisasinya. Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan bisa mencapai 300 desa terpasang hingga akhir Juli, dengan rata-rata penambahan 30-an desa setiap minggu.
“Yang penting semua desa dapat dulu, asas keadilan ditegakkan. Jangan sampai satu daerah dapat banyak, yang lain belum tersentuh,” tegasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Internet Desa