TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Fokus kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), yang digelar pada Senin (27/10/2025) di Hotel Grand Fatma, Tenggarong.

Lilis Suryani, yang merupakan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar angkat bicara. Ia menuturkan bahwa program Distanak dan DPMD perlu disinkronkan agar pengembangan kawasan perdesaan berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.

“Kami lihat ada agenda besar yang perlu kita kroyok bersama, yaitu Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP). Beberapa hal ini perlu disinkronisasi agar Distanak dan DPMD Kukar bisa bersinergi dalam pengembangan kawasan pedesaan,” ujarnya.

Menurut Lilis, dari enam kawasan yang telah terbentuk, empat bergerak di sektor pertanian dan hortikultura. Empat kawasan ini menjadi fokus prioritas agar bisa berkembang hingga mencapai posisi mandiri. Dua kawasan lain lanjut dia, bergerak di sektor wisata.

“Target Rp100 miliar per kawasan yang telah tercantum dalam RPJMD adalah agenda besar program dedikasi Bupati Kukar. Maka empat kawasan ini perlu menjadi konsentrasi utama Distanak,” jelasnya.

Empat Kawasan Prioritas yang dimaksud oleh Lilis saat mengikuti agenda penyempurnaan rancangan Renstra Distanak Kukar 2025-2029, antara lain:

1. Agroindustri 3S di Kecamatan Marangkayu, mencakup Desa Sebuntal, Semangkok, dan Santan Ulu, dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura.
2. Kawasan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Lestari di Kecamatan Marangkayu, berfokus pada komunitas pertanian.
3. Kawasan Pangan Lestari, Benua Tuha, di Kawasan Sebulu dan Muara Kaman, yang saat ini masih dalam tahap konsolidasi IPKP.
4. Agrowisata Transpolitan, Desa Embalut yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, mengintegrasikan pertanian dengan potensi agrowisata.

“Mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam Renstra terkait dengan empat kawasan secara khusus. Karena ini adalah agenda besar Pak Bupati yang harus kita keroyokkin,” tegasnya.

Selain itu, Lilis juga menegaskan perlunya memperkuat peran BUMDes dan LKD dalam mengelola serta memasarkan komoditas-komoditas unggulan desa, sehingga potensi pertanian yang dimiliki masyarakat benar-benar memberikan nilai tambah dan berdaya saing.

“Jadi, mungkin ini adalah salah satu yang perlu kita sinkronisasi. Mungkin itu saran dan masukan dari kami, DPMD. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan Distanak supaya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi mendukung program Bapak Bupati, yaitu Rp100 miliar kawasan per pedesaan,” terangnya.

Menanggapi saran dan masukan dari DPMD, Plt. Sekretaris Distanak, Mohammad Rifani, menekankan bahwa kolaborasi lintas OPD menjadi kunci agar target Rp100 miliar per kawasan dapat tercapai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat perdesaan.

“Soal masukan terkait empat kawasan yang kaitannya dengan pertanian. Sehingga, itu memang harus kita kroyoki dengan program Rp100 miliar per kawasan ya,” jawab Rifani, yang juga menjadi moderator dalam acara itu.

Sementara, Ketua Tim Penyusunan Program Distanak Kukar, John Laurens Barus, pun juga memberikan penjelasan terkait penyelarasan program pengembangan kawasan perdesaan dalam dokumen Renstra 2025–2029.

“Kawasan ini sebenarnya sudah muncul di dalam matriks. Namun kami jujur saja sempat bingung arah kebijakan terkait pengembangan kawasan perdesaan ini mau dibawa ke mana,” ungkap John.

Ia menerangkan bahwa secara teknis, data kawasan telah tercantum dalam dokumen matriks penyusunan, namun belum seluruhnya terintegrasi dalam dokumen final versi Word, sehingga sub kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan masih belum tampil sempurna.

“File Word itu belum memunculkan sub-kegiatan terkait kawasan. Tapi kami sudah menyusun kembali bersama Pak Kabid BSP agar pengembangan kawasan ini bisa masuk secara jelas dan terarah,” lanjutnya.

John pun menegaskan bahwa Distanak Kukar siap berkolaborasi dengan DPMD dalam mendorong pencapaian target Rp100 miliar per kawasan, sesuai program prioritas Bupati Kukar.

“Terkait kawasan, kami klarifikasi Ibu ya, ada Marangkayu, Tenggarong Seberang, Sebulu–Muara Kaman, dan Loa Kulu. Empat-empatnya ini kawasan pertanian yang memang sudah kita jalankan di periode Renstra sebelumnya,” bebernya.

Komunikasi lintas perangkat daerah seperti ini diharapkan John, terus diperkuat agar seluruh potensi pertanian yang ada di masing-masing kawasan dapat dipetakan secara jelas dan dikembangkan sebagai produk unggulan.

“Kira-kira produk unggulan pertanian yang mau didorong ini yang mana. Minimal ada satu yang muncul. Misalnya di perkebunan sudah pasti sawit. Nah, harapan kami ada juga yang spesifik dari tanaman pangan dan hortikultura, maupun sektor peternakan,” paparnya.

Selain itu, John juga mengomentari usulan Lilis yang berkaitan dengan BUMDes. Menurut dia, penguatan ekonomi desa sebenarnya tidak hanya bertumpu pada BUMDes.

“Selain Bumdes, kami juga sangat mendorong koperasi. Karena Distanak diamanatkan untuk mengampu koperasi yang lahir dari petani. Kami berharap teman-teman koperasi dapat memberikan informasi terkait pengembangan dan aktivitasnya agar bisa kita dukung,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, yang hadir hingga akhir acara, menjelaskan bahwa Renstra ini mulai disusun akhir 2024, namun baru dibahas secara formal saat ini.

“Saya harap agenda ini menjadi kesempatan kita untuk menyempurnakan Renstra bersama tim internal dan menyesuaikan masukan dari OPD terkait,” harapnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: Rencana Strategis Distanak