SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (dapil) Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul Sya’diah, menyoroti pentingnya penyelarasan program antara legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ungkap Syarifatul kepada Niaga.Asia, Senin (26/5).
Menurut wanita kelahiran Malang 3 Juli 1969 tersebut, rapat koordinasi (rakor) rutin antara Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi Kaltim perlu menjadi agenda wajib untuk menjamin keselarasan arah pembangunan.
Bendahara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kaltim itu pun menilai langkah ini akan menghindari tumpang tindih anggaran maupun duplikasi program. Perencanaan yang terintegrasi sejak awal memungkinkan alokasi APBD dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim seperti gratis pol dan jos pol mendapatkan dukungan kolaboratif, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan masyarakat.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti program yang menjadi harapan masyarakat Kaltim ini butuh dukungan fiskal memadai. Maka sinergi lintas sektor dirasa Syarifatul semakin penting untuk diwujudkan di tengah keterbatasan fiskal, yang diprediksi mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim