SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kalimantan Timur (Kaltim) berpeluang besar mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan batubara dengan memanfaatkan efek adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan pengembangan kawasan pendukung IKN.
Pembangunan IKN masih akan berlangsung hingga 2045 dengan rencana pemindahan penduduk secara bertahap ke IKN yang akan dimulai dari tahun 2024. Dengan adanya pembangunan IKN tersebut, Oxford Economics memperkirakan sektor konstruksi akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4.9% per tahun pada 2024 – 2045.
Pendapat itu disampaikan Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede Josua Pardede ketika menjadi narasumber dalam acara Temu Responden Bank Indonesia Provinsi Kaltim Tahun 2024 dengan tema: “Peluang dan Tantangan Investasi di Provinsi Kaltim di Tengah Dinamika Global” hari Kamis, 10 Oktober 2024 di Hotel Mercure Samarinda.
Temu Responden Tahun 2024, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi serta kolaborasi antara Bank Indonesia dan responden liaison.
Peserta Temu Responden dihadiri 170 tamu undangan, yang terdiri dari perwakilan instansi vertikal, organisasi pemerintahan daerah (OPD), akademisi, serta seluruh korporasi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Kaltim yang menjadi responden.
Menurut Josua, aAda kebutuhan mendesak untuk diversifikasi ekonomi Kaltim, dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor seperti manufaktur, agrikultur, dan pariwisata. Hal ini akan membantu Katim mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
“Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membawa prospek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Kaltim,” kata Josua.
Oleh karena itu, lanjut Josua, yang diperlukan sekarang ini di Kaltim adalah memperbaiki iklim investasi dengan fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital untuk menarik lebih banyak investor ke sektor non-komoditas.
Pembangunan IKN sudah berlangsung secara masif, terutama untuk area pusat pemerintahan. Total APBN yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2022 – 2024 mencapai IDR76,2 triliun – atau sudah mencapai 85% dari total kontribusi APBN untuk IKN (IDR89,4 triliun)
Dalam rencana pengembangannya, terdapat Kawasan IKN (KIKN) dan Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN), yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Degan demikian diperlukan koordinasi yang erat dengan kedua Pemda setempat.
Terakhir Josua menyarankan perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi baru.
“Tapi perlu diperhatikan, pengembangan IKN juga dekat dengan hutan konservasi, sehingga investasi yang hadir harus dipastikan tidak mengurangi nilai manfaat dari hutan konservasi tersebut,” saran Josua.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: Ekonomi Kaltim