SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim tengah mengoptimalkan 330.000 hektare lahan perhutanan sosial di provinsi Kaltim untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan salah satu upaya sekaligus solusi pengentasan kemiskinan di daerah.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto mengatakan, perhutanan sosial ini menjadi program prioritas Dishut Kaltim yang direalisasikan tahun 2025 ini.
“Ini menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2025, seiring dengan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan,” kata Joko, ditemui di Samarinda Convention Hall Samarinda, Jalan Wahid Hasyim, Selasa 8 Juli 2025.
Dia menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial ini dilakukan merata di seluruh hutan yang ada di 10 kabupaten/ kota. Khususnya pada lahan seluas 330.000 hektare yang diberikan kepada masyarakat, melalui instruksi Surat Keputusan (SK) 179 Kehutanan Sosial dari Menteri Kehutanan.
“Jadi masyarakat betul-betul dapat mengelola lahan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada masyarakat Kaltim,” ujar Joko.
Pemberdayaan masyarakat Kaltim melalui program kehutanan sosial ini beraneka ragam, dan diintegrasikan dengan berbagai sektor yakni perikanan, peternakan dan pertanian.
“Seperti agroforestri, agropastura dan agro-fishery,” tambah Joko.
Agroforestri merupakan pola budidaya menggabungkan kehutanan dan tanaman pertanian untuk meningkatkan potensi sumber daya alam. Sedangkan agropastura merupakan pola budidaya antara komponen atau kegiatan pertanian dengan komponen peternakan. Berikutnya agro-fishery merupakan pola budidaya yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dan perikanan dalam satu lahan.
Untuk kegiatan agro-fishery sendiri lebih di optimalkan pada daerah delta, seperti Delta Mahakam, yang berada di pesisir timur Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim.
“Agro-fishery yang banyak dilakukan di daerah Delta Mahakam,” demikian Joko Istanto.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: KaltimKehutananKemenhutPemberdayaan Masyarakat