BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Kebijakan pengetatan fiskal yang dijalankan pemerintah pusat mendorong daerah untuk berinovasi dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang kini berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan kolaborasi investasi yang lebih luas.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam Mahakam Investment Forum 2025 yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (9/10/2025).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk merumuskan arah pembiayaan pembangunan di tengah kondisi fiskal nasional yang semakin ketat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat perlu dikurangi secara bertahap.
Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini harus dijawab dengan efisiensi anggaran serta penguatan kerja sama investasi yang berkelanjutan.
“Kaltim tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Fokus kebijakan fiskal tahun depan adalah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMD, serta mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum produktif,” ujar Sri.
Ia menambahkan, situasi fiskal nasional yang ketat sekaligus menjadi momentum bagi daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mencari pola pembiayaan yang lebih kreatif, tanpa harus menambah beban fiskal.
Sri menegaskan, bahwa arah kebijakan fiskal Kaltim ke depan akan berfokus pada investasi produktif dan kredibilitas pengelolaan anggaran.
“Kunci kemandirian fiskal ada pada kemampuan daerah menjaga kredibilitas dan fokus pada sektor riil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tekannya dihadapan awak media.
Dukungan terhadap strategi tersebut juga datang dari Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto , menyampaikan bahwa, perlambatan fiskal perlu diimbangi dengan peningkatan investasi produktif di sektor nonmigas.
“Selama triwulan II 2025, investasi di Kaltim masih didominasi sektor pertambangan dan energi. Padahal, potensi besar juga ada di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi hijau,” ungkap Budi.
Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia bersama Pemprov Kaltim membentuk Regional Investor Relations Unit (RIRU) untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat arus informasi antara pemerintah daerah dan calon investor.
Unit ini juga diharapkan dapat menampilkan proyek-proyek prioritas yang siap dikerjasamakan secara transparan.
Selain membahas strategi investasi, forum juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) disebut sebagai kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.
Para peserta forum, yang terdiri dari perwakilan lembaga keuangan dan dunia usaha, menilai perlunya perubahan paradigma dari revenue-based budgeting menuju performance-based budgeting.
Pola ini, sebut Budi, dinilai mampu membuat belanja daerah lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Melalui forum investasi ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika fiskal nasional.
Penulis : Putri | Editor : Intoniswan.
Tag: Investasi