SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tingkat kemiskinan mencapai 5,3 persen, sehingga turut meningkatnya angka stunting.

Dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan KKI, dalam hal peningkatkan kesejahteraan keluarga.

“KKI hadir tidak hanya sekadar menghadirkan angka-angka statistik saja, tapi perlunya tindakan secara langsung di lapangan dan mengetahui bagaimana kondisi kependudukan di Kaltim,” kata Seno, di Gedung Bangga Kencana Kemendukbangga BKKBN Provinsi Kaltim Jalan MT Haryono, Samarinda, Jumat 16 Mei 2025.

Disampaikan Seno, berdasarkan angka badan pusat statistik (BPS) saat ini tingkat kemiskinan di Kaltim berada di atas 5 persen dari jumlah penduduk Kaltim 4,2 juta jiwa, dengan luas wilayah sekitar 127.000 kilometer persegi.

“Kita ingin jumlah penduduk kita seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, namun tingkat kemiskinan kita luar biasa berada pada 5,3 persen. Karenanya perlu memperhatikan bagaimana sumber daya manusia (SDM) kita,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Seno, angka 5,3 persen itu turun dibanding 5,78 persen di tahun 2024 lalu.

“Memang ada penurunan 0,4 persen tapi ini belum signifikan. Maka kita harus melakukan upaya keluarga berencana (KB), sehingga SDM kita bisa lebih tertata dan unggul dibanding SDM di provinsi lain,” terang Seno.

Pemprov Kaltim menargetkan dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan di Kaltim bisa berada di bawah 2 persen, tingkat ekonomi Kaltim di atas 8 persen, dan tingkat stunting Kaltim di bawah 5 persen. Di mana saat ini angka stunting di Kaltim pada tahun 2023 tercatat sebesar 22,9 persen.

“Kalau tingkat kemiskinan di bawah 2 persen, tingkat ekonomi di atas 8 persen, dan stunting di bawah 5 persen, silahkan memperbanyak penduduk kita, bisa sampai 10 juta silahkan. Tapi saat ini kita perlu kontrol bagaimana tingkat kualitas kependudukan kita lebih baik dari saat ini,” tegas Seno.

“Kita berharap lima tahun ke depan, stunting kita turun drastis dan tingkat ekonomi naik pesat,” sebutnya lagi.

Untuk menekan angka kemiskinan di Kaltim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemprov Kaltim mempunyai progran Gratispol, di mana di dalamnya ada program pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA/SMK/MA dan S1-S3. Dengan begitu diyakini mampu meningkatkan kualitas SDM Kaltim.

“Kita tahu bahwa baru 20 persen anak kita yang menempuh pendidikan sampai SMA/SMK/MA. Kemudian baru 3 persen anak kita yang kuliah di S1. Ini sangat miris untuk sebuah provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 21 triliun sampai Rp 25 triliun per tahunnya,” demikian Seno Aji

Dikutip niaga.asia dari laman resmi Kementerian Kesehatan, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: KaltimKemiskinanPemprov KaltimStunting