SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan penerapan prinsip blue economy (ekonomi biru) sebagai fokus utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2026, hari Rabu lalu (23/4/2025) di Kantor DLH Kaltim.

Irhan menyampaikan bahwa ekonomi biru menjadi bagian penting dari Asta Cita nomor 2 Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, termasuk melalui penguatan sektor pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ‘ekonomi biru’.

“Ini penjabaran Asta Cita, bagaimanapun juga Bapak Presiden menginginkan ekonomi biru agar bisa menjadi bagian untuk memantapkan ketahanan pangan negara dan kemandirian daripada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ekonomi biru memiliki tiga indikator utama, serupa dengan pendekatan ekonomi hijau, antara lain; pertama, ekologi, yang mengukur kesehatan ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, lamun, dan kawasan konservasi.

Kedua, ekonomi, yang mengukur kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), produktivitas, nilai ekspor, dan investasi; ketiga, sosial, yang akan menilai kesejahteraan nelayan, tingkat pendidikan, serta akses layanan dasar di wilayah pesisir.

“Ekonomi biru dan ekonomi hijau itu hampir mirip dari sisi indikator. Bedanya, jika ekonomi hijau menekankan sistem ekonomi yang tetap menguntungkan dan ramah lingkungan, maka ekonomi biru itu lebih spesifik,” paparnya.

“Ekonomi biru itu lebih kepada bagaimana caranya menghasilkan nilai ekonomi dari sumber daya laut, namun tetap menjaga kelestarian ekosistemnya. Kata kuncinya itu sustainable and improvement,” tambahnya.

Lima Pilar Program Ekonomi Biru

Lebih jauh, Irhan memaparkan lima pilar yang menjadi landasan implementasi ekonomi biru berdasarkan kebijakan nasional, diantaranya; pertama, ‘Memperluas Kawasan Konservasi Laut’. Tujuannya, untuk menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan cadangan biodiversitas.

Kedua, ‘Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota’. Tujuannya lanjut dia, untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan tanpa mengeksploitasi berlebihan. Kemudian ketiga, “Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan.”

“Tentunya, hal ini dilakukan guna mendukung ketersediaan pangan sekaligus menjaga ekosistem,” katanya.

Keempat, ‘Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’. Kata dia, hal tersebut dilakukan guna mencegah degradasi lingkungan serta melindungi wilayah pesisir.

Sementara kelima, ‘Pembersihan Sampah Plastik di Laut’ melalui gerakan partisipatif masyarakat nelayan, seperti program Bulan Cinta Laut. “Pembersihan sampah plastik di laut itu sudah kita lakukan juga, walau saat ini masih dalam skala terbatas,” tambahnya.

Kelima pilar ini dijabarkan secara rinci dalam program-program DKP Kaltim selama periode Renstra 2025–2029. Ia menegaskan bahwa DKP akan mengawali penerapan ekonomi biru melalui beberapa langkah konkrit tersebut.

“Kita di Kaltim terus mendorong implementasi lima pilar ini,” tegasnya.

Dengan strategi ini, Kaltim diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung target nasional Indonesia Emas 2045, sekaligus memastikan pembangunan kelautan dan perikanan daerah berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berdaya saing global.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: ekonomi biru