SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Green economy dan blue economy saling berkaitan erat. Kegagalan menjaga keseimbangan di darat akan berdampak langsung ke laut. Maka itu, setiap perangkat daerah perlu merancang output yang saling mendukung lintas sektor.

“Kalau di daratan tidak green, maka di laut juga tidak akan blue. Jadi, output dari masing-masing perangkat daerah ini memang harus saling bersinergi agar keduanya tercapai,” kata Carma Riati, mewakili Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) di Forum Lintas Perangkat Daerah  ketika membahas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, hari Rabu lalu (23/4/2025) di Kantor DLH Kaltim.

Carma Riati juga menyoroti bahwa sinergi yang solid antarperangkat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mendukung penerapan ekonomi hijau dan biru di Bumi Kalimantan.

Carma Riati juga memberikan beberapa masukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, tanpa restrukturisasi indikator sasaran yang jelas dan tumpang tindih, sinergi antarsektor sulit terwujud.

“Harus direstrukturisasi lagi, ini saran saya. Karena ada beberapa indikator komposit di dalamnya ini saling berkaitan dan kayaknya overlapping begitu,” ujarnya.

Bila masih tumpang tindih, ia khawatir jika nanti perangkat daerah justru akan kesulitan menyasar target dengan fokus yang tepat. Output-nya lanjut Nona, sapaan akrabnya, malah tidak akan sinkron.

Dijelaskannya, bahwa restrukturisasi indikator sangat penting dilakukan agar penjabaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi lebih jelas dan fokus. Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat mengarahkan output kinerjanya sesuai sasaran yang diharapkan.

“Jadi kalau sudah direstrukturisasi dan benar-benar fix, akan mudah perangkat daerah untuk bisa menyasarnya ke sana (tujuan yang ingin dicapai),” terangnya.

Ekonomi Hijau

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy pun turut menekankan pentingnya memperhatikan dampak ekonomi hijau terhadap wilayah pesisir.

“Saya sering teriak, ayo lakukan pemanfaatan ekonomi hijau, tapi jangan lupakan kami di pesisir,” katanya membalas pernyataan Nona.

Ditegaskan Irhan, apapun yang dilakukan terhadap pemanfaatan ekonomi hijau pasti berdampak buruk terhadap mereka di sektor ekonomi biru.

“Jika begitu, bagaimana kami mau melakukan peningkatan ekosistem dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan eksplorasi terhadap sawit, batubara, dan lain sebagainya pasti akan membawa dampak terhadap kami yang ada di pesisir. Ini kan akibat aktivitas ekonomi hijau yang tidak terkelola dengan baik,” tuturnya.

Irhan mencontohkan, kerusakan terumbu karang, padang lamun, dan estuari sebagai akibat tidak terkontrolnya eksplorasi di sektor daratan seperti sawit dan batubara.

Kondisi ini, menurutnya, dapat mengancam keberlangsungan ekonomi biru yang berbasis pada kelestarian ekosistem laut.

“Ini nanti yang kasihan itu Kadis Pariwisata juga. Wisata bahari yang dijual, tapi kalau ekosistem rusak, habis semua,” tegasnya.

Karena itu, Irhan menegaskan pentingnya menyusun indikator sasaran yang benar-benar terintegrasi dan memperhitungkan dampak lintas sektor.

“Saya setuju, semua harus tersinergi,” tutupnya.

Forum Lintas Perangkat Daerah ini menjadi ruang diskusi strategis dalam menyusun rencana pembangunan daerah lima tahunan, sekaligus menguatkan komitmen semua pihak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: Ekonomi Hijau