KUALA LUMPUR.NIAGA.ASIA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya langkah konkret dalam memajukan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Kuala Lumpur, Malaysia (8/7).
Dalam pertemuan yang menjadi interaksi pertama bagi Menlu Sugiono dengan AICHR, Indonesia menegaskan bahwa pemajuan HAM tidak cukup hanya berhenti pada komitmen politik.
“Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata,” ujar Menlu Sugiono.
Indonesia mendorong AICHR agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang mendesak dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberi dampak langsung bagi Masyarakat, termasuk kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan penting, terutama dalam menghadapi tantangan bersama seperti perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan.
Tak hanya di dalam kawasan, Indonesia menilai AICHR perlu lebih aktif menjalin dialog dengan mitra eksternal serta menyuarakan posisi yang tegas terhadap standar ganda dalam isu HAM. “AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina,” tegas Menlu Sugiono.
Menlu Sugiono turut mengapresiasi pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue serta peluncuran ASEAN Guidelines on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons, yang dianggap sebagai capaian konkret dalam memperkuat nilai keadilan dan perlindungan HAM di kawasan.
Menlu Sugiono menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya penguatan kelembagaan AICHR dan penguatan kerja sama regional agar nilai-nilai HAM berjalan seiring dengan pembangunan. “HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif,” ujar Menlu Sugiono.
Wakil Indonesia di AICHR, Anita A. Wahid menyatakan bahwa kontribusi aktif Indonesia mencerminkan komitmen untuk membumikan prinsip-prinsip HAM di ASEAN. Ia juga menyampaikan bahwa AICHR tengah menyusun dua deklarasi baru terkait hak atas lingkungan yang sehat serta hak atas pembangunan dan perdamaian.
Dalam pertemuan, Laporan Tahunan AICHR 2025 secara resmi disampaikan untuk dicatatkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 (AMM ke-58). AICHR dalam Laporan Tahunannya mencatat pelaksanaan 16 program selama periode Juli 2024–Juni 2025. Indonesia tercatat sebagai negara paling aktif, dengan enam kegiatan yang mencakup isu HAM sipil-politik, pembangunan, dan lingkungan hidup.
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI | Editor: Intoniswan
Tag: ASEAN