JAKARTA.NIGA.ASIA – Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, stabilitas ekonomi domestik, capaian pembangunan nasional tahun berjalan, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4 persen.
Demikian siaran pers Kementerian Keuangan yang disampaikan Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Selasa (19/8/2025).
Menurut Deni, akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5-7,5 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,377-0,380.
“Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 (nol) persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun ke kisaran 4,44-4,96 persen,” tulisnya.
Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan membaik mencapai 0,57. Selain itu, sasaran pembangunan nasional juga diupayakan semakin meningkat melalui indeks kesejahteraan petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan pekerjaan formal mencapai 37,95 persen.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, lanjut Deni, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita).
Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan.
Deni menjelaskan, APBN memainkan peran penting sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan tersebut, dengan mengedepankan prinsip alokasi adil, distribusi merata, serta stabilisasi ekonomi. Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Strategi jangka pendek diarahkan untuk: pertama, memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi dengan negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Upaya tersebut termasuk memperkuat strategi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial. Ketiga, menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit serta melakukan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan (sustainable), efisiensi, dan fokus belanja untuk agenda prioritas, optimalisasi pendapatan negara, serta mengoptimalkan fiscal buffer dan fleksibilitas.
Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dengan ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) Makan Bergizi Gratis (MBG); (4) program pendidikan bermutu; (5) program kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global,” kata Deni.
Selanjutnya, berbagai bauran strategi tersebut dibingkai dalam kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN tahun 2026 yang akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan produktif. Langkah-langkah kebijakan akan ditempuh di bidang Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran.
Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan
Tag: Ekonomi