SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Tingginya biaya hidup di kota-kota besar di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu tantangan utama bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Samarinda dan kota lainnya.
Banyak mahasiswa dari daerah-daerah seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan pedalaman Kaltim lainnya mengeluhkan beratnya biaya tempat tinggal, makan, serta kebutuhan harian meski Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka sudah ditanggung melalui program GratisPol.
Keluhan inilah, kata Wakil Gubernur Seno Aji, yang sampai ke telinga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Meskipun pembebasan UKT membantu banyak mahasiswa masuk perguruan tinggi, kenyataannya masih ada sebagian besar dari mereka yang kesulitan bertahan hidup di kota.
Menurutnya, kebutuhan mahasiswa tidak berhenti pada biaya kuliah saja, melainkan juga meliputi tempat tinggal yang layak dan akses terhadap kebutuhan dasar sehari-hari.
“Walau mendapatkan bantuan GratisPol dari provinsi, mereka masih ada yang mengeluh karena kekurangan. Mungkin mereka benar-benar kekurangan dari segi pembiayaan dan tempat tinggal misalnya,” ujarnya saat mengisi ‘Kuliah Umum’ dengan tema GratisPol untuk Pendidikan di Kaltim, di UINSI jalan HAM Riffadin Samarinda, Jumat (28/11/2025).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltim mulai merumuskan langkah-langkah strategis dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban CSR.
“Maka kami diskusikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan-perusahaan di Kaltim,” jelasnya.
Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah pemanfaatan kembali asrama-asrama milik pemerintah kabupaten/kota yang berada di Samarinda salah satunya, sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa luar daerah yang kesulitan membayar kost.
“Pemerintah kabupaten/kota kan biasanya memiliki asrama selama di Samarinda, nah sehingga asrama tersebut bisa digunakan,” bebernya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendorong agar dana CSR perusahaan diarahkan menjadi dukungan biaya hidup bagi mahasiswa seperti makan, transportasi, hingga insentif bulanan bagi mahasiswa dari daerah asal mereka.
“Ada juga perusahaan-perusahaan di Kaltim ini punya CSR untuk bantuan beasiswa. Nah, itu bisa dikelola pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif kepada seluruh mahasiswa. Ada yang berasal dari daerahnya bisa membayar kost dan makan misalnya, untuk living cost mereka,” terangnya.
Terkait waktu pelaksanaan rencana besar ini, Wakil Gubernur Seno Aji memastikan bahwa skema dukungan biaya hidup ini tidak dapat langsung dijalankan tahun ini. Pemprov Kaltim membutuhkan waktu untuk menyelaraskan mekanisme program ini dengan pemerintah kabupaten/kota serta menata alokasi CSR bersama perusahaan-perusahaan yang terlibat.
Pemprov Kaltim ingin memastikan skema bantuannya tepat sasaran, dapat benar-benar meringankan beban mahasiswa daerah, dan selaras dengan kemampuan serta kontribusi pemerintah kabupaten/kota.
“Realisasinya tahun depan tentu saja. Karena ini kan baru pertama ya. Tahun 2025 ini kita sudah implementasikan GratisPol untuk UKT. Nah, kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan dengan kabupaten/kota,” tutup Seno Aji.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim
Tag: mahasiswa