JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sebagai gantinya, para anggota dewan bakal mendapatkan uang tunjangan perumahan setiap bulannya dengan besaran tunjungan…
PENAJAM.NIAGA.ASIA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, melalui Ditjen Perumahan, melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko bidang perumahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim menyusun kebijakan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana abadi daerah (DAD)…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pada tahun 2023 sebanyak 75,14 persen rumah tangga di Kalimantan Timur telah menempati rumah milik sendiri, jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang menyewa atau mengontrak rumah,…
BONTANG.NIAGA.ASIA — Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Peruamahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menggelar sosialisasi dan penyaluran penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam sambutan Wali Kota Bontang, yang diwakili…
KUTAI KARTANEGARA.NIAGA.ASIA – Bagi MMS Land, terus memenuhi pencapaian pada tahun yang sarat makna bukanlah slogan semata. Kali ini, salah satu anak usaha dari MMS Grup Indonesia yang bergerak di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa KPR hijau (green mortgage) memiliki potensi besar sebagai opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan. Meski popularitasnya belum signifikan di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku usaha di sektor properti memperhatikan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau backlog…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023 sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PMK ini…
