JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyebut bahwa wacana perubahan ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 kontraproduktif dengan kondisi daya…
Tag: PPN
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan dibandingkan negara-negara di ASEAN, tarif PPN Indonesia yang saat ini sebesar 11 Persen, tercatat sudah tertinggi nomor dua di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Sejak berlakunya tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada 1 April 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai…
JAKARTA.NIAGA.ASIA -– Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Meski demikian, PPN atas kendaraan bermotor bekas ini bukan…
PALEMBANG.NIAGA.ASIA-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menegaskan, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wamenkeu…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang akan diberlakukan 1 April. Regulasi ini perlu dikaji…
Insentif ini tertuang melalui PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah, tanggal 30 Juli 2021….
SAMARINDA.NIAGA.ASIA -Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Adi Setiawan menegaskan, pemerintah harus menjelaskan kriteria barang kebutuhan pokok/sembako seperti apa yang akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). “Kebijakan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA- Pemerintah ingin memberi kepastian hukum dengan PMK 89/PMK.010/2020 karena dahulu PPN sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas gugatan KADIN terkait Tandan Buah Segar (putusan MA 70 P/HUM/2013, kemudian PP…