TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi SRIKANDI, singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) rupanya masih menghadapi tantangan serius.
Dari total 59 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk kecamatan, masih terdapat sejumlah instansi di Kutai Kartanegara yang belum benar-benar optimal dalam penerapan aplikasi tersebut.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Srikandi dan Anugerah Literasi Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (16/10). Acara ini dihadiri langsung Bupati Aulia Rahman Basri dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono Kasnu.
Plt Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Rinda Desianti, melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Srikandi, terdapat tiga OPD dengan tingkat aktivitas terendah dalam pengelolaan naskah dinamis atau arsip elektronik.
“Dari 59 OPD termasuk kecamatan, mohon maaf, ada 3 OPD yang masuk kategori paling rendah dalam penggunaan Srikandi. Pertama, BPBD dengan hanya 47 naskah keluar, kedua Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan 35 naskah keluar, dan yang paling buncit DLHK dengan hanya 16 naskah keluar,” ungkapnya.
Menurutnya, jumlah naskah keluar menjadi indikator keaktifan dalam penciptaan arsip elektronik di masing-masing OPD. Semakin rendah jumlahnya, maka menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sistem kearsipan digital yang telah disediakan pemerintah.
Padahal kata dia, penerapan aplikasi Srikandi adalah tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 yang menetapkan Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
“Srikandi ini upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkomitmen untuk memperkuat budaya tertib arsip melalui digitalisasi,” jelasnya.
Meski begitu, Rinda mengakui memang masih banyak perangkat daerah di Kukar yang belum memaksimalkan pengelolaan administrasi melalui sistem digital ini. Hal itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi Diarpus Kukar untuk terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada seluruh OPD.
Sementara itu, Bupati Aulia Rahman Basri yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa proses digitalisasi pemerintahan memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen bersama.
“Kita sadar, melakukan proses digitalisasi itu tidaklah mudah. Namun perubahan harus kita lakukan, baik di dalam diri kita sendiri maupun di organisasi perangkat daerah, atau di kantor-kantor kita. Proses adaptasi ini memerlukan waktu, tapi dengan kemauan dan keinginan besar, saya yakin ini bisa kita laksanakan dengan baik,” tegasnya.
Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar agar lebih aktif lagi dan serius menerapkan Srikandi sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan transparan.
“Saya harap ke depan, teman-teman OPD bisa lebih optimal dalam menerapkan Srikandi. Ini langkah nyata menuju pemerintahan digital yang efektif dan terpercaya,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Aplikasi Srikandi