JAKARTA.NIAGA.ASIA – Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, APBN Tahun 2025 masih menjadi instrumen andalan untuk meredam guncangan (shock absorber). Subsidi dan kompensasi masih cukup besar Kepala Pusat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2024 kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Sampai dengan Agustus 2024, penerimaan pajak…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Kementerian Perhubungan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun untuk tahun 2025. Dengan tambahan ini, Pagu Anggaran Penyesuaian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp31,45 triliun di tahun depan, dari sebelumnya…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Tahun 2025 menjadi kali pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) pada APBN. Hal ini merupakan pengimplementasian UU Pengembangan dan Penguatan Sektor…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Sasaran program pengelolaan penerimaan negara tahun 2025 dicapai melalui pelaksanaan lima kegiatan utama yakni pelayanan, komunikasi, dan edukasi; pengawasan dan penegakan hukum; ekstensifikasi penerimaan negara; penanganan keberatan/banding/gugatan; dan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Komisi II DPR RI setujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Rp 27,8 triliun. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat…
