![](https://www.niaga.asia/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-baru-3-e1739093914436.png"){kind=logo}
Jakarta.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah. “Kami rasa untuk program 3 juta…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membahas kerja sama stabilitas keamanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bersama Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala…
TANGERANG.NIAGA.ASIA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek PIK2 dipesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Mulai tidak menaati rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan menabrak konservasi hutan lindung….
Padang.UpdateKaltim.Com – Sengketa tanah adat kembali menjadi isu serius di Indonesia, terutama ketika melibatkan masyarakat adat dan korporasi besar. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Polda…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa telah bersepakat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas kejahatan di bidang pertanahan, salah satunya adalah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Nilai tambah ekonomi dari program sertifikasi tanah selama 7 bulan terakhir dari Pajak Penghasilan, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan mencapai total Rp1.465,6 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Agraria…
NUSANTARA.NIAGA.ASIA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya memerangi mafia tanah yang kerap merugikan negara dan masyarakat. Usai menghadiri Sidang Kabinet…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS ini sebagai salah satu upaya…
DENPASAR.NIAGA.ASIA – Menurut Undang-undang Agraria Dasar No.5 Tahun 1960 bahwa WNI adalah syarat wajib untuk memiliki lahan. WNA pada umumnya dilarang memiliki tanah secara langsung di Indonesia. Namun, mereka dapat…
MAROS.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam dan prihatin dengan kebijakan pemerintah daerah atas pajak bumi dan bangunan (PBB) yang merugikan masyarakat, dimana PBB melonjak drastis…
