SUBANG.NIAGA.ASIA -Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mengingatkan Perum Perhutani dan PTPN VIII agar menerapkan nilai lestari dan dialog dalam mengelola aset lahan yang dimiliki. Dirinya tidak ingin…
BANDUNG.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Komisi II menekankan sinergitas agenda…
PEKANBARU.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu disebab mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia yang menimbulkan kerugian…
PEKNBARU.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan mengatakan mafia tanah pasti melibatkan banyak unsur (multi stakeholder), tidak mungkin hanya sendiri atau dua pihak saja. “Itu pasti melibatkan…
PEKANBARU.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa PT DSI telah bersurat kepada BPN untuk membatalkan sertifikat rakyat yang menurutnya hal itu…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya. Pemberian HGU dan perpanjangannya harus disertai dengan kewajiban plasma bagi masyarakat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tidak akan memberi ampun bagi mafia tanah sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas pelanggaran. “Perintah Presiden (Joko…
TANAH BUMBU.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan sertifikat hak milik tanah bagi 11.473 warga Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II Ongku P. Hasibuan menyampaikan aspirasi dan permasalahan utama di Daerah Pemilihannya (dapil) Sumatera Utara II, terkait mafia tanah dan penggunaan HGU yang tidak sesuai ketentuan….
BLORA.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial adalah upaya pemerintah dalam memberi kepastian kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diberikan agar produktif….
