SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ke depannya, tidak ada lagi keterlambatan pencairan atau backlog keuangan daerah hanya karena hari libur. Tidak ada lagi pembayaran kepada pihak ketiga tersendat karena pola kerja yang terbatas akibat hari libur nasional yang sering jatuh berturut-turut.
Wakil Gubernur Seno Aji mengatakn itu ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan layanan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tujuh hari kerja atau Seven Days Service (SDS) di Hotel Mercure Samarinda, jalan Mulawarman, Selasa (27/5).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Seno Aji ini merupakan terobosan yang memungkinkan pencairan dana daerah tetap berjalan meskipun pada hari libur, akhir pekan, maupun hari besar nasional.
Seno Aji memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim dan Bank Kaltimtara atas kolaborasi strategis yang mampu mewujudkan layanan ini.
“Kita tahu, sampai Mei ini saja libur nasional sangat banyak. Kalau liburnya Kamis, maka Jumat ikut libur. Lalu Sabtu-Minggu, libur lagi. Praktis, hari kerja kita tinggal Senin sampai Rabu. Itupun Senin upacara, Selasa rapat internal, Rabu kunjungan kerja. Habis itu libur lagi,” ujar wagub dalam sambutannya.
Dengan sistem SDS, pembayaran SP2D kini bisa dilakukan dari Senin sampai Minggu tanpa jeda, yang secara langsung akan berdampak positif pada kinerja birokrasi, terutama dalam pembayaran kepada pihak ketiga.
Seno Aji juga menekankan bahwa layanan SDS akan menjadi indikator kinerja baru bagi BPKAD. Ke depan, Pemprov Kaltim juga akan menargetkan seluruh rekanan pemerintah, baik perusahaan maupun individu penyedia jasa, dapat menggunakan rekening Bank Kaltimtara.
“Nantinya semua pihak ketiga harus punya rekening di Bank Kaltimtara, tanpa terkecuali. Setelah sukses di provinsi, sistem ini akan kita dorong agar diadopsi oleh kabupaten dan kota,” tegasnya.
Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi ini akan dikenalkan pada penggunaan aplikasi SIPD RI, yang menjadi sistem utama dalam pelaksanaan SP2D Online. Menurut orang nomor dua di Kaltim itu, transformasi digital dalam tata kelola keuangan sudah menjadi keharusan di era modern.
“Dulu kita terbiasa bekerja manual, sekarang harus berubah ke digital. Tapi memang, kita yang sudah usia 50-an ke atas ini kadang bingung pakai smartphone. Kalau saya, yang penting bisa telepon dan WhatsApp sudah cukup,” katanya disambut tawa peserta.
Ia mengajak para pegawai muda di BPKAD Kaltim dan perbankan untuk saling membantu serta belajar, agar proses digitalisasi ini bisa berjalan lancar.
“Yang muda-muda harus ambil peran. Edukasi tambahan sangat dibutuhkan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses transformasi ini,” lanjutnya.
Mengakhiri sambutannya, Seno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga perbankan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, cepat, dan adaptif.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi SP2D Online dan launching SP2D SDS secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga ini membawa manfaat besar bagi tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Keuangan Daerah