BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA). Komitmen itu ditegaskan melalui Rapat Gugus Tugas KLA dan Persiapan Evaluasi Kota Layak, di Aula Balai Kota Balikpapan, Jumat 23 Mei 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dirangkai dengan Deklarasi dan Komitmen Bersama menuju Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.
Bagus menyampaikan, gugus tugas memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan program, dan menjamin keberlangsungan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.
“Gugus tugas ini adalah tulang punggung dari seluruh upaya kita menciptakan kota yang aman, sehat, dan ramah anak,” kata Bagus.
Dia juga mengapresiasi langkah DP3AKB, yang telah membentuk forum anak di 6 kecamatan dan 34 kelurahan, serta menginisiasi kelurahan layak anak.
Menurutnya, peran orang tua dan masyarakat tidak hanya untuk anak kandung semata, namun juga bagi seluruh anak di lingkungan sekitar.
“Anak-anak inilah yang nantinya akan memimpin bangsa. Maka kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan mereka tumbuh cerdas, sehat, dan bahagia,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris DP3AKB Kota Balikpapan, Eni menjelaskan, saat ini status Balikpapan masih berada pada kategori utama dalam penilaian Kota Layak Anak. Target berikutnya adalah meraih predikat tertinggi, yaitu KLA.
“Penilaian dilakukan dua tahun sekali, terakhir pada 2023. Untuk tahun ini, evaluasi dijadwalkan pada 12 Juni 2025,” jelas Eni.
Dia menerangkan, dari target skor 900–1.000, Balikpapan sebelumnya memperoleh nilai 817.
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif lintas sektor,” ujar Eni.
Eni juga memaparkan bahwa penilaian KLA mencakup 6 klaster dengan total 24 indikator, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kalster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, klaster pemanfaatan waktu luang dan budaya, perlindungan khusus anak, serta, kelembagaan.
Salah satu poin yang akan menjadi nilai tambah adalah telah ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak.
“Ini bisa menjadi penguat saat tim penilai turun ke lapangan,” tambahnya.
Untuk pelaksanaan evaluasi nanti, tim penilai dijadwalkan mengunjungi 11 titik, termasuk sekolah, pusat informasi sahabat anak, dan fasilitas layanan anak lainnya. Titik-titik ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis mendatang.
DP3AKB juga menyoroti sejumlah persoalan anak di Balikpapan seperti anak jalanan, anak terlantar, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, serta isu pornografi, LGBT, dan perundungan (bullying).
“Ini semua harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Eni.
Sebagai bagian dari program prioritas 2026, DP3AKB akan mendorong standarisasi lembaga-lembaga di Balikpapan agar sejalan dengan prinsip kota layak anak, seiring arah kebijakan prioritas Wali Kota Balikpapan.
Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Balikpapan optimis dapat meraih predikat KLA secara penuh tahun ini.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: BalikpapanKota Layak Anak