SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Dana untuk mengatasi banjir di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan jalan alternatif ke Bandara APT Pranoto Samarinda melalui Batubesaung dicarikan ke pusat, atau di APBN.
Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Timur, H Isran Noor saat memberikan kata sambutan usai menyaksikan, Agus Hari Kesuma, Yunus Nusi, dan Elyansyah Kasthan menandatangi deklarasi bersatu dan laporan Ketua Panitia Deklarasi KNPI Kaltim Bersatu, H Muslimin di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernuran Kaltim, Sabtu (12/1).
Menurut gubernur, dana untuk mengatasi banjir di Samarinda tidak bisa diambil dari APBD Kaltim karena kegiatan penanggulangan banjir di Samarinda tidak termasuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kaltim Tahun 2018-2023. “Tapi untuk mendapatkan dana bagi keperluan mengatsi banjir di APBN, saya sudah meminta bantuan melalui Wakil Presiden, Pak Jusuf Kalla saat menghadap Beliau beberapa waktu lalu,” kata Isran.
Disebutkan, kunci mengatasi banjir di Samarinda adalah menormalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) agar daya tampungnya kembali normal. Saat ini kondisi batang tubuh SKM 90% tak bisa lagi menampung air akibat pendangkalan. “Hanya sekitar 10% SKM bisa menampung air saat musim hujan,” ujar Isran lagi.
Normalisasi SKM adalah pekerjaan besar dan memerlukan dana besar, koordinasi dengan banyak pihak sebab, kegiatan normalisasi baru bisa dilakukan setelah warga dipindah secara bertahap. “Menormalisasi SKM bisa jadi tak mengatasi banjir karena daratan Samarinda lebih rendah dari permukaan sungai Mahakam, tapi normalisasi paling tidak menurunkan dampak banjir, misalnya lama air tergenang dan luasan kawasan terdampak banjir tidak lagi separah sekarang,” ujarnya.
Kemudian, kata Isran, untuk pembangunan jalan alternatif ke Bandara APT Pranoto, juga diusahakan dari APBN. Dana yang diperlukan membangun jalan alternatif melalui Batubesaung sekitar Rp250 miliar. “Kita minta dana untuk pembangunan jalan alternatif ke pusat karena, pembangunan Bandara APT Pranoto sepenuhnya menggunakan dana APBD Kaltim, Rp1,5 triliun lebih. Ya kita minta kompensasilah, APBN yang membangunkan jalan ke bandara,” paparnya.
Kolam retensi di Sempaja
Masih terkait penangananan banjir di Samarinda, Senin (14/1), Isran Noor menerima kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Ir Anang Muchlis, didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov H Ichwansyah dan Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setdaprov Hj Lisa Hasliana.
Gubernur Isran Noor mengharapkan kepada seluru stakeholder bisa berpartisipasi dalam program penanganan banjir di Samarinda. ” Penanganan banjir secara bertahap di Samarinda harus melibatkan semua pihak baik pemerintah, swasta termasuk peran serta masyarakat, dan diharapkan dengan adanya pembangunan kolam retensi di Sempaja yang akan dilaksanakan BWS Kalimantan III, masalah banjir bisa di kurangi,” katanya.
Sementara Anang Muchlis dalam laporannya mengatakan dengan adanya pembangunan kolam retensi yang menggunakan anggaran surat berharga syariah negara (SBSN) yang sekarang sudah memasuki tahap lelang nantinya dapat mempercepat lamanya genangan saat banjir, yang semula 6 jam menjadi 4 jam.
” Pembangunan kolam retensi nantinya akan dibangun dengan bentuk menyerupai danau dan akan memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah untuk mengurangi lamanya genangan air saat banjir, dari 6 jam akan dipercepat menjadi 4 jam,” kata Anang Muchlis.(001/humasprov kaltim)