SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran non tunai pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih belum merata.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mendorong Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, bisa lebih gencar mempromosikan sistem pembayaran non tunai, terutama di daerah pelosok.

“Masih banyak UMKM kita yang belum gunakan QRIS, karena saya ketika ke UMKM di desa, harus bayar tunai,” kata Akmal belum lama ini.

Penerapan pembayaran non tunai bagi UMKM sediri bertujuan agar UMKM lebih berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi digital, sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing produk. Terlebih lagi, Kaltim kini tengah menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dampak pembangunan IKN di Kaltim akan pesat, kami mencegah disparitas antara pembangunan di Kaltim dan IKN. Tapi secara sosial kita tidak bisa dipisahkan,” terang Akmal Malik.

Akmal berharap dengan penggunaan sistem non tunai pada UMKM, dapat menyebarluas secara merata, guna mempermudah pelaku usaha dan masyarakat.

“Semoga BI dapat melaksanakan tugas, program dan ide baru lebih baik lagi,” demikian Akmal.

Penulis : Annisa Dwi Putri | Editor : Saud Rosadi | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: Bank IndonesiaDiskominfo KaltimKaltimQRISUMKM