BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Dr.  Akmal Malik meminta daerah untuk berlari kencang membangun dan mengejar kemajuan.  Ibarat iring-iringan kendaraan, pemerintah pusat adalah voorider, jika berlari di kecepatan 80 km, iringan mobil di belakang minimal harus berlari dengan kecepatan 100 km.

“Karena kalau lari 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” kata Akmal saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Wali Kota Se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Sejumlah isu yang dibahas pada raker dengan bupati/walikota di antaranya, terkait evaluasi pada urusan wajib di kabupaten/kota. Antara lain penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akmal mengatakan berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita gunakan uang publik untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya.

Balikpapan harus dibenahi

Ia juga mengatakan Kota Balikpapan yang saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) harus segera dibenahi. Dalam beberapa waktu ke depan Kota Balikpapan diyakini akan semakin padat dan sibuk.

“Sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya. Hotel penuh semua, rental kendaraan full dan lalu lintas mulai padat. Otomatis akan terjadi lonjakan penduduk,” ungkap Akmal Malik saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Balikpapan  beberapa hari lalu.

Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk segera membuka akses dan layanan ke arah Kabupaten Paser, Samarinda serta daerah lainnya, sehingga mengurangi beban Balikpapan.

“Karena IKN tidak  langsung jadi, kita ingin dorong Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuka diri,” bebernya.

Di antaranya akan dibangun kawasan-kawasan mandiri, seperti Maridan, Rico, Petung, Waru, Babulu dan kawasan lainnya. Salah satu pemecah botleneck Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah transportasi.

Selama ini masyarakat lebih banyak menggunakan fery penyeberangan di Kariangau. Atau berputar melalui jalur km 38 Samboja menuju Sepaku hingga Petung.

Salah satu solusinya, menurut Akmal, harus dibangun jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam. Dengan jembatan tersebut, maka arus barang dan orang akan semakin terbuka.

“Bagi saya membuat jembatan  Balikpapan – Penajam tidak harus rumit. Minimal mulai sekarang kita suarakan dulu,” tandasnya.

Membuka akses dari Balikpapan ke daerah penyangga IKN lainnya sangat penting sebagai upaya mengantisipasi lonjakan atau ledakan penduduk di Kota Balikpapan khususnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun menegaskan dirinya tidak ingin IKN dibangun, tapi yang penuh justru Balikpapan.

“Karena itu harus dibuka bottleneck-nya,” tegas Akmal.

Dia pun sudah menyampaikan gagasan ini kepada Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.

“Ke PPU, tidak mesti melalui kapal fery lagi. Jalur ke Samarinda maupun daerah lainnya, aksesibilitas harus dibangun lebih layak serta representatif,” harapnya.

“Kalau dibuat jembatan menyambungkan Balikpapan dengan PPU, maka PPU akan tumbuh luar biasa,” tegasnya.

Hadir pada raker itu, Sekda Provinsi Kaltim Sri  Wahyuni yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ujang Rachmat dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajudin serta sejumlah kepala OPD di lingkup Kaltim.

Sementara kepala daerah yang hadir di antaranya, Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun dan beberapa asisten yang mewakili.

Sumber: Siaran Pers Biro Adpim Setdaprov Kaltim | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: Akmal MalikPemprov Kaltim