BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Data Desa/Kelurahan Presisi (DDP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi diserahterimakan pada Kamis 28 November 2024, di Novotel Balikpapan.
DDP ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data, untuk mendukung pembangunan berbasis bukti akurat.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) University.
Kukar menjadi wilayah percontohan di Kalimantan Timur, dengan pendataan mencakup 104 desa dan kelurahan.
Pendataan ini melibatkan teknologi modern dan enumerator lokal untuk mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Data yang dikumpulkan juga diverifikasi oleh pemerintah setempat guna memastikan keakuratannya.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menekankan pentingnya data yang presisi sebagai fondasi pembangunan.
“Kita berharap data ini menjadi warisan berharga bagi pemerintah di semua tingkatan, mulai dari desa hingga pusat. Dengan data ini, Kukar kita harapkan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia dengan data desa presisi yang lengkap,” kata Akmal.
Dekan FEMA IPB University, Dr. Sofyan Sjaf, dalam laporannya menyatakan, kegiatan pendataan telah selesai 100 persen di 104 desa dan kelurahan.
“Pendataan ini melibatkan 2.620 orang, dengan 70 persen partisipasi dari warga lokal, terutama generasi muda. Sebanyak 296.498 jiwa dan 88.963 kepala keluarga telah terdata dengan tingkat penyelesaian 99,8 persen. Kami berharap kecamatan yang belum sepenuhnya selesai, seperti Tenggarong, dapat segera dilanjutkan setelah acara ini,” jelasnya.
Sofyan juga menyoroti masalah klasik terkait perbedaan data di berbagai tingkat pemerintahan.
“Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh metodologi dan pendekatan yang tidak seragam. Dengan data desa presisi, kami menawarkan inovasi yang efisien dan berbasis partisipasi warga. Hasilnya, semua pihak kini memiliki data yang seragam dan relevan untuk mendukung pembangunan,” terangnya.
Hasil pendataan mencakup berbagai hal penting, seperti data base desa, peta monografi, orthophoto, peta administratif, peta sarana prasarana, hingga peta tematik.
“Semua ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes),” tambah Sofyan.
Dengan selesainya program ini, Kukar diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan data desa yang akurat, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Program ini juga menegaskan peran penting kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan perubahan positif.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: Akmal MalikPemerintahanPemprov Kaltim