JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan, ancaman krisis pangan telah menjalar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula yang kini tengah terjadi.
“Sistem pangan yang belum betul-betul efektif menimbulkan konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, stunting, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan alam,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp 13.674 per kilogram (kg). Harga ini naik lebih dari Rp 1.500 per kg dibanding minggu pertama September 2023 yang masih berada di bawah Rp 11.900 per kg.
Inflasi beras secara bulanan pada September 2023 mencapai angka 5,61 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, harga beras kualitas medium tahun ini mengalami kenaikan yang tidak biasa, yakni tembus Rp 12.685 per kilogram atau naik 29,6 persen sepanjang 2023.
Selain itu, melalui pemantauan harga pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 338 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) gula. Berkaca pada hal itu, Puan mengingatkan Pemerintah memperhatikan apa penyebab melambungnya harga beras. Ia menilai salah satunya karena kendala alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif.
“Kurangnya produksi pangan yang diakibatkan krisis lahan juga ditambah fenomena kekeringan yang berkepanjangan membuat produksi pangan seperti beras juga mengalami penurunan drastis,” tuturnya.
Alih fungsi lahan 90 ribu hektar/tahun
Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 hektar setiap tahun.
Saat ini diketahui, luas lahan baku sawah (LBS) telah mengalami penyusutan, termasuk di 8 provinsi sentra beras nasional, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Terlihat pada 2019, total LBS di 8 provinsi itu mencapai 3,97 juta hektare (ha), sedangkan pada 2021 susut menjadi 3,84 juta ha.
“Banyaknya alih fungsi lahan harus menjadi pengingat agar Pemerintah membuat pemetaan baru serta regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur. Tujuannya agar zonasi tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Puan mendorong Pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan, guna mengantisipasi kemungkinan adanya krisis yang terjadi akibat dampak dari perubahan iklim. Apalagi saat ini ancaman krisis pangan sudah mulai terasa, terbukti dengan melonjaknya harga komoditas seperti beras dan gula.
Menurut Puan, solusi impor komoditas pangan seperti beras dan gula merupakan solusi jangka pendek untuk menjaga ketahanan pangan.
“Krisis pangan menjadi isu yang mewajibkan adanya strategi jangka panjang, seperti menyiapkan infrastruktur pangan yang baik. Serta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyoroti pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi dunia akan mengalami ancaman krisis pangan pada tahun 2050 mendatang dampak perubahan iklim.
Puan mengatakan, perubahan iklim sudah sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan berbagai sektor terancam, termasuk sektor pertanian.
“Dalam hal tata kelola pangan, Pemerintah saat ini masih berpegang pada misi Ketahanan Pangan. Seharusnya kita sudah mengacu pada Kedaulatan Pangan untuk menjaga sektor pangan di masa depan. Kedaulatan Pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri untuk memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan sendiri,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Untuk terciptanya Kedaulatan Pangan, Puan menilai diperlukan sebuah inovasi dan terobosan dari Pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.
“Pemerintah bisa melalui BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), mengembangkan penelitian bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,” terang Puan.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Pangan