SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemilihan umum (Pemilu) digelar 14 Februari 2024 mendatang. Mendekati itu, potensi pelanggaran Pemilu mulai praktik politik uang (Money Politic), kampanye hitam (Black Campaign), politik identitas, sebaran kabar bohong atau hoaks, hingga ujaran kebencian, kini membayangi kehidupan bermasyarakat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan, sederetan ancaman itu tidak hanya merusak proses Pemiu, tapi juga mengganggu demokrasi. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk waspada dan bersikap kritis terhadap informasi yang beredar.

“Ini akan merendahkan martabat sesama anak bangsa, menghalangi proses transformasi masyarakat menuju Pemilu yang berintegritas, menghambat partisipasi publik, dan menurunkan kualitas hasil Pemilu,” kata Andi Harun, dalam pernyataannya, Senin 27 November 2023.

Andi Harun pun mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan ini. Seperti dengan memperluas pendidikan politik kepada masyarakat, serta mendorong adanya kompetisi sehat dalam politik, tanpa campur tangan uang dari pihak-pihak terkait.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik yang jujur dan baik bagi Andi Harun, juga merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

“Solusi ini diharapkan dapat membawa pada proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang akuntabel, menjaga integritas Pemilu. Kita ingin agar Pemilu kita berlangsung berintegritas dan dilaksanakan sebaik mungkin,” demikian Andi Harun.

Penulis : Annisa Dwi Putri | Editor : Saud Rosadi | ADV Diskominfo Samarinda

Tag: Andi HarunPemilu 2024Pemkot SamarindaPolitik