NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan Andre Pratama meminta anggota Dewan Pengawas RSUD Nunukan (kepala BPKAD, kepala di Kesehatan dan Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan ) mengawasi dengan ketat setiap transaksi pembayaran utang kepada rekanan atau vendor rumah sakit.
“Kita tidak mau lagi ada pekerjaan fiktif dicairkan oknum-oknum pegawai RSUD. Pekerjaan tidak ada tapi ada kwitansi mereka dicairkan,” kata Andre pada Niaga.Asia, Sabtu (02/08/2024).
Anggota Dewas RSUD hendaknya menjadikan carut-marutnya pengelolaan BLUD, hingga menyisakan utang dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 28,5 miliar, sebagai pelajaran berharga, karena ada pula yang jadi perkara korupsi.
“Pekerjaan fiktif inilah yang selama ini jadi bola salju munculnya utang dan korupsi bertahun-tahun di RSUD Nunukan,” ujarnya.
Salah satu utang RSUD Nunukan yang belum terbayar adalah tagihan perbaikan mobil ambulan dan kendaraan lainnya tahun 2023-2024. Pemilik usaha bengkel merasa dirugikan melaporkan persoalan ke DPRD Nunukan.
Tunggakan utang Rp87 juta selama 2 tahun sangat merugikan pelaku UMKM perbengkelan, karena mereka menggunakan modal kerja dari pinjaman perbankan.
“Pengusaha kita ini modalnya pinjam di bank dan mereka pasti tiap bulan ditagih pembayaran, kasihan kalau uangnya tidak dibayar 2 tahun,” tutur Andre.
Menurut Andre, ia menyarankan Dewas untuk minta kepada rumah sakit rincian tiap pembayaran utang rumah ke vendor dan memvalidasinya. Pengawasan ekstra ketat penggunaan keuangan di rumah sakit sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya kembali masalah keuangan.
“Jangan sampai bangkrutnya RSUD Nunukan terulang lagi di tahun depan,” tegasnya.
Bendaharawan Pengeluaran
Untuk menertibkan keuangan rumah sakit, Andre meminta Dinas Kesehatan memutasi bendaharawan pengeluaran maupun penerima rumah sakit secara berkala, menghapus transaksi tunai menjadi nontunai.
“Penerbitan nota pembayaran tanpa menggunakan aplikasi rentan memunculkan penyelewengan uang kas,” katanya.
Pembayaran di poli sudah pakai QRIS, tapi masih ada beberapa oknum kasir yang masih pakai nota tulis tangan. Sistem pengelolaan keuangan di RSUD Nunukan yang masih ada secara manual harus dibenahi, agar semua pendapatan BLUD dapat dipertanggunjawabkan dan tidak ada lagi penyelewengan.
Saat ini, beban manajemen RSUD Nunukan mulai berkurang berkat bantuan keuangan dari Pemerintah Nunukan di tahun 2024. Meski demikian masih ada beban utang Rp19 miliar yang harus dibayar tahun depan.
Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Andre PratamaRSUD Nunukan