Anggaran Minim, Debat Kandidat Bupati Nunukan Tanpa Publikasi di TV Nasional

Ketua KPUD Nunukan, Rahman Sp (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Komisi Pemilihan Umum Darerah (KPUD) Nunukan, menutuskan pelaksanaan debat kandidat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati digelar hanya 1 kali pertemuan dan tanpa publikasi di televsi nasional.

“Debat kandidat paslon Nunukan tidak menggunakan televisi nasional dan debat ini paling minimalis diseluruh Kalimantan Utara (Kaltara),” kata KPUD Nunukan, Rahman SP, Kamis (05/11).

Pelaksanaan debat dijadwalkan pada tanggal 22 November 2020 di gedung olah raga Dwikora, Sei Sembilang Nunukan. Publikasi debat sendiri hanya melalui media sosial Facebook milik KPU, siaran TV kabel dan siaran radio lokal.

Dalam kegiatan debat, KPUD mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta, berbeda jauh dibandingkan KPU di wilayah Kaltara lainnya, yang mampu menyiarkan tahapan debat melalui siaran televisi nasional dan lebih dari 1 kali pertemuan.

“Hanya Nunukan menggelar debat 1 kali. Kita tidak menggunakan publikasi televisi nasional karena  biayanya sekitar Rp 500 juta,” ucap Rahman.

Dijelaskan, keterbatasan pelaksanaan debat dikarenakan minimnya anggaran Pilkada Nunukan. Menang kalau berbicara angka KPUD Nunukan mendapatkan anggaran paling besar, namun jika berbicara kebutuhan Nunukan paling besar pula.

Dari Rp 28 miliar anggaran Pilkada Nunukan tahun 2020, lebih Rp 20 miliar diperuntukan membayar honor petugas ad hoc penyelenggara pemilu di 21 kecamatan yang jumlahnya, hampir mencapai 6.000 orang.

“Kalau berbicara angka memang besar anggaran Pilkada Nunukan, tapi berbicara jumlah kecamatan dan jumlah Ad hok kita paling banyak se Kaltara,” sebutnya.

Kabupaten Nunukan memiliki 21 kecamatan yang didalamnya terdapat 240 desa/kelurahan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 541 lokasi, tiap tiap TPS terdiri 9 orang petugas Ac hok.

Dengan jumlah petugas ad hoc lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya, tentu pengalokasian anggaran honor juga lebih banyak. Keterbatasan anggaran ini telah disampaikan ke Pemerintah Nunukan dan KPU Provinsi Kaltara.

“Kabupaten Nunukan memiliki jumlah kecamatan desa/kelurahaan paling banyak, jauh dbandingkan Malinau dengan 15 kecamatan, Tarakan 4 kecamatan ataupun KTT,” tuturnya.

Meski kegiatan debat digelar sederhana, KPUD Nunukan tetap berusaha melaksanaan tahapan sebaik mungkin. Karena debat digelar hanya 1 kali, maka harus menentukan tema besar yang kiranya mencakup beberapa tema yang telah ditentukan KPU.

Belajar dari kegiatan debat-debat pilkada sebelumnya, Rahman optimis mampu menyuguhkan debat kandidat dengan baik dan memberikan nilai positif baik bagi paslon maupun masyarakat.

“Jangan lihat seberapa besar acara debatnya, lihatlah seberapa bermanfaatnya debat itu untuk paslon menarik sikpatik pemilih,” tutupnya. (adv)

Tag: