JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan Kementerian Keuangan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global. Pasalnya realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar baru sebesar Rp 516,1 triliun. Sementara belanja negara sudah mencapai Rp620,3 triliun.

“Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektivitas Coretax,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/4/2025).

Ia menyarankan pemangku kebijakan agar segera memperbaiki Core tax, sekaligus melakukan penetrasi lebih besar kepada pasar Amerika Serikat. Pihaknya menilai terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan 6,4 Miliar Dolar AS dengan asumsi 10 persen pangsa pasar peers. Penetrasi pasar ini menurutnya bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect yang besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya.

Antisipasi Penurunan Harga Komoditas

Selain itu Politisi dari Fraksi PKS ini melihat turunnya harga komoditas juga sangat berdampak terhadap penerimaan negara, khususnya sektot Pajak dan PNBP. Anis sempat mengingatkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak anjloknya harga komoditas. Terbukti penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara.

Namun pihaknya juga mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (years of years/yoy) mulai tumbuh positif.

“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal, Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah,” tambahnya.

Oleh karenanya, Anis mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi. Sehingga memacu sektor usaha kecil hingga besar mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat.

“Apalagi menurut data Survei Bank Indonesia (BI) terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam 3 bulan beruntun sejak Januari 2025, sehingga hal tersebut harus menjadi konsen atau fokus bagi para pemangku kebijakan,” pungkas Doktor Ekonomi dari Unair ini.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: APBN 2025