BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus melakukan perluasan untuk transaksi nontunai. Karenanya, perangkat daerah yang mengampu obyek retribusi daerah agar memetakan obyek retribusi daerah mana saja yang dilakukan transaksi secara nontunai yang sudah berjalan, termasuk yang akan dirintis transaksi nontunai.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan itu memimpin Rapat Persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (6/4/2023)
Hadir Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Rapat juga mendengarkan paparan dari Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati dan narasumber pejabat dari Bankaltimtara.
“Di tahun ini kita menegaskan tim akan melakukan perluasan transaksi nontunai, meski tetap menyediakan layanan transaksi tunai,” ungkap Sekda., seperti dilaporkan kaltimprov.go.id
Langkah pentingnya menurut Sekda, bagaimana seluruh perangkat daerah pengampu retribusi mampu menyiapkan aplikasi nontunai dalam bentuk apa saja dan meminta literasi digital untuk pembayaran nontunai harus lebih intensif ke masyarakat agar lebih mudah implementasinya.
“Karena masih berproses, tentu tidak ujug-ujug ada Qris, tapi kita tidak memberikan edukasi atau pemahaman seperti apa pembayaran nontunai ini,” tegasnya.
Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas, Sekda menyebutkan semua transaksi nontunai atau pembayaran yang tidak diterima langsung sudah masuk ETPD, termasuk pembayaran langsung melalui bank atau transaksi yang tidak diterima langsung pengampu retribusi daerah.
“Pembayaran nontunai ini kan arahnya untuk menghindari kebocoran, membangun kepercayaan dan memudahkan orang bertransaksi,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini berharap penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Rapat high level meeting TP2DD pada Senin depan dipimpin Bapak Gubernur. Dan beliau akan menyampaikan kepada Bank Indonesia bahwa kebijakan mendorong digitalisasi sektor pemerintah daerah sudah kita lakukan dan tentunya kita tidak mulai dari nol,” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan : Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Pemprov Kaltim