Catatan Intoniswan

Hari ini adalah hari terakhir H Isran Noor – H Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Periode 2018-2023. Secara tak langsung maupun langsung dalam pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, anggota organisasi profesi, wartawan, Isran mengatakan nyaman dengan Hadi dan begitu juga sebaliknya, Hadi juga menyatakan nyaman dengan Isran.

Pernyataan dari keduanya yang saling mengatakan merasa nyaman, bisa menjadi sinyal bagi masyarakat Kaltim bahwa keduanya kembali berpasangan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur  periode 2024-2025 di Pemilukada tahun 2024, yang diperkirakan dilaksanakan Bulan September.

Salahsatu modal keduanya memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dua periode adalah baterainya sama-sama cukup kuat. Baterai Isran cukup kuat, karena sebagaimana sering dikatakannya adalah tidak suka buang-buang baterai. Apabila baterai secara harpiah diartikan  sebuah sumber energi, selama lima tahun menjadi gubernur, tak ada yang dibuang-buangnya percuma.

Baik Isran maupun Hadi, selain tidak tampak secara nyata ada perbedaan, secara tersirat juga keduanya kompak, tidak ada tanda-tanda Hadi mau maju dengan pasangan lain di Pemilukada 2024 dan begitu juga sebaliknya.

Energi yang tersimpan di baterai Isran maupun Hadi, selain tidak pernah dibuang-buang percuma selama lima tahun untuk berbeda pendapat dengan publik dan kelompok-kelompok masyarakat, serta partai politik, keduanya dapat dikatakan sukses menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, meski lebih kurang dua tahun (2020-2021) berhadap-hadapan langsung dengan pandemi Covid-19.

Meski tak terlihat bangunan monumental yang dibangun Isran, tapi sebetulnya dalam reformasi birokrasi, khususnya di penataan keuangan daerah, dapat dikatakan terjadi lompatan signifikan. Isran memulainya dengan menerbitkan puluhan Peraturan Gubernur. Hasilnya terlihatnya nyata, tidak ada lagi pos pengeluaran bantuan sosial dan hibah jadi semacam pos pengeluaran bancakan. Tidak ada lagi “hambur-hambur” bansos dan hibah, tidak ada lagi oknum yang bisa mencari fee dari usulan hibah dan bansos. Kini semuanya jadi tertib.

Pihak yang minta hibah untuk pembangunan gedung misalnya, tidak lagi diberi uang cash, tapi ditukar dengan hibah bangunan yang pembangunannya dibawah tanggung jawab Dinas PUPR-PERA dan setelah selesai, bangunannya diserahkan ke pemohon hibah. Begitu pula organisosial yang perlu barang seperti kendaraan, langsung dibelikan Pemprov Kaltim, pemohon tinggal terima jadi. Penertiban pemberian hibah dan bansos yang dilakukan Isran, hasilnya cukup signifikan, nyaris tak ada lagi di LHP-BPK adanya temuan penyimpangan penggunaan dana hibah atau bansos.

Peraturan Gubernur terkait Bantuan Keuangan yang diteken Isran, juga hasilnya signifikan. Pos bankeu yang tiap tahunnya berkisar antara Rp900 miliar hingga Rp1,1 triliun, penggunaannya “dipaksa” tertib. Transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan bertahap dan disesuaikan progres di lapangan, bisa meminimaliskan penyimpangan dan atau penggunaannya harus sesuai dengan target yang direncanakan bupati dan wali kota.

Meski masih terdengar ada oknum yang mencari fee dari bankeu, saya rasa, baik itu Isran maupun Hadi mengetahuinya, tapi yang jelas, jual beli proyek yang sumber dananya dari bankeu, sudah di luar tanggung jawabnya. Baku atur siapa yang memborong proyek dari dana bankeu, ada di Pemerintahan Kabupaten/Kota dan itu tanggung jawab bupati dan wali kota masing-masing daerah.

Isran tidak hanya menertibkan penggunaan uang daerah, tapi juga menertibkan uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, terutama dari 3 pos penerimaan terbesar, yakni PBB-KB (Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang tiap tahunnya berkisar Rp5,5 triliun.

Isran juga lincah mencari peluang mendapatkan sumber-sumber baru bagi memperbesar pendapatan daerah dalam posisinya sebagai ketua asosiasi pemerintahan provinsi se-Indonesia. Misalnya tahun ini sudah dihitung bahwa Kaltim akan menerima dana bagi hasil (DBH) Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor CPO.

DBH Sawit tersebut untuk tahun 2023 ini jumlahnya sekitar Rp3,4 triliun masih tersimpan di rekening menteri keuangan dan tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar mentranfer ke daerah. DBH Sawit yang akan diterima Kaltim memang belum ada rinciannya, tapi kalau melihat luas kebun sawit dan CPO yang dihasilkan kebun sawit di Kaltim, lebih kurang 12,5% – 15% dari total CPO yang diekspor Indonesia, Kaltim bisa menerima DBH Sawit dalam hitungan lebih dari Rp200 miliar.

Selama lima tahun memimpin Kaltim, dapat dikatakan Isran, mampu menjaga Kaltim tetap kondusif, tidak hanya kondusif dari sisi keamanan, tapi juga kondusif bagi masuknya investasi, sehingga lapangan kerja baru terbuka setiap tahun.

Misalnya, realisasi investasi sepanjang tahun 2022  melejit melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) capaian realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp 57,75 triliun atau 106,97 % dari target realisasi tahun 2022 sebesar 54 triliun.

“Realisasi investasi di Kaltim tahun 2022 ini  tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Puguh Harjanto kepada wartawan , Senin (27/3/2023).

Selama lima tahun Isran  menjadi gubernur, saya termasuk wartawan yang tidak pernah mewawancarainya, salahsatu penyebabnya adalah, saya termasuk wartawan yang tidak menyukai datang bertemu hanya sekedar minta komentar. Kalau saya bertemu hanya sekedar minta komentar, saya khawatir akan membuang-buang baterai Isran, termasuk membuang-buang baterai saya sendiri.

Alasan lain saya ngak pernah mewawancarai Isran adalah, Isran sudah punya kerangka kerja yang jelas dan itu dapat dilihat di Perda dan Pergub yang ditekennya. Kemudian, kalau mewawancarai Isran dan ingin dapat jawaban yang pas, bukan jawaban yang “jenaka”, perlu terlebih dahulu merumuskan pertanyaan dalam kalimat yang tepat disertai dengan latar belakang pertanyaan yang disampaikan.

Sesekali ada juga saya singgah ke ruang kerja Isran, tapi hanya untuk berbagi informasi. Setelah berbagi informasi yang hanya perlu waktu 5 menit, Isran melarang saya meninggalkan ruangan, tapi minta mendengarkan juga apa yang disampaikan masyarakat yang menemuinya.

Dari mendengarkan jawabannya atas berbagai yang disampaikan masyarakat, saya menyimpulkan Isran adalah gubernur yang sangat rigid, tertib, patuh pada batas-batas kewenangannya sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

“Saya tidak suka memberi janji-janji ke masyarakat, padahal janji itu nyata-nyata tak mungkin saya penuhi karena dibatasi Undang-undang,” kata Isran.

Tidak mau memberi janji-janji di luar batas kewenangannya, disampaikannya ke pihak-pihak yang mengadukan persoalan ganti rugi tanah, baik di IKN maupun lainnya. Isran lebih memilih, memberi anjuran ke pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat ke pengadilan dan memasukkan Pemprov Kaltim sebagai turut tergugat.

“Bagus itu, gugat ke pengadilan,” kata Isran saat menerima kuasa hukum ahli waris yang mengklaim pemerintah belum memberikan ganti rugi atas tanah orangtuanya yang kini sudah jadi rumah ibadah di Samarinda.

Kembali ke soal baterai Isran – Hadi, bisa charge-nya mulai besok, setelah tidak lagi menjadi gubernur dan wakil gubenur. Bila keduanya sama-sama me-charge baterainya selama 8 bulan ke depan, rasanya isinya akan cukup kuat bertempur lagi di Pemilukada 2024. Apa Isran juga cukup menjaga modal suaranya secara pribadi tahun 2018 lalu sekitar 210.000.

Selain itu, tentu saja Isran jangan lupa, jangan buang-buang baterai hingga Pemilihan Gubernur Kaltim Periode 2024-2029.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Online Niaga.Asia

Tag: Isran Noor