Belum Kick Off KT1, Rudy Mas’ud: Masih Bincang-bincang

Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, H Rudy Mas’ud didampingi istrinya, Hj Syarifah Suraidah dalam acara  silaturahmi lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dan bincang-bincang soal isu pencalonannya di Pilgub Kaltim 2024  di komplek galangan kapal PT Barokah Perkasa Grup di Pulau Atas, Sambutan, Samarinda, Jum’at, (12/4/2024). (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rakyat yang telah memilih caleg dan partai Golkar di Pemilu 2024 dan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Golkar, Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

Itulah kalimat pembuka yang disampaikan Ketua DPD Partai Golkar, H Rusdy Mas’ud saat bersilaturrhami dengan wartawan Jum’at  (12/4/2024). Ia tidak hanya mengundang wartawan, tapi sejumlah netizen yang mengelola sejumlah akun Facaebook.

“Acara ini murni silaturrahmi, belum kick off KT1. Kita masih bincang-bincang biasa,” kata Rudy yang selama bincang-bincang dengan wartawan didampingi istrinya, Hj Syarifah Suraidah.

Menurut Rudy, dari Pileg 2024, perolehan kursi Golkar di DPR RI sebanyak 102 kursi dan berpeluang jadi 103-105 kursi bila PPP tidak lolos parlemen thresshold. Tapi untuk pastinya masih menunggu putusan MK yang akan dibacakan tanggal 22 April.

Di Kaltim, perolehan suara Golkar untuk DPRD Kaltim, menurut KPU, terbanyak yakni  512.660 atau sekitar 24,78% dari total suara sah 2.068.028.

Bila dikonversi ke kursi DPRD Kaltim, Golkar dapat 15 kursi, atau bertambah 4 kursi dibandingkan hasil Pemilu 2019 yang hanya 11 kursi sehingga membuat Golkar berpeluang maju sendirian mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Kaltim, atau tanpa berkoalisi.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan apa yang sudah dikerjakannya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, Rudy menjelaskan, dia telah menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang (UU), menjalankan tugas dan fungsi DPR, aktif dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Anggota DPR dapat mengajukan usulan undang-undang baru atau mempelajari dan merevisi usulan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Aktif melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif dan berperan dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara.

“DPR bukan lembaga eksekutif, jadi tidak mengeksekusi atau melaksanakan pembangunan seperti yang dilaksanakan pemerintah sehari-hari,” ucap Rudy.

Rudy juga menerangkan, sebagai anggota DPR yang duduk di Komisi III, tugasnya mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, HAM, dan keamanan, dimana tidak semuanya bisa diekspos ke publik. “Banyak hal dibicarakan komisi III saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra, tapi banyak yang tak bisa diekspos karena masuk kategori sensitif,” ucapnya.

Tentang pemikirannya berkaitan dengan Kaltim, Rudy yang dapat dikatakan akan menjadi calon tunggal Kaltim untuk Gubernur Kaltim Periode 2025-2030 mengatakan, Kaltim ini sangat luas, 127.000 km2, terluas kedua setelah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Karena begitu luas sehingga untuk memabangunnya tidak hanya bisa mengandalkan PAD Kaltim, tapi perlu dana dari APBN dan investasi swasta.

Konektivitas seorang gubernur dengan presiden dan menteri-menteri sangat penting untuk mendapatkan dana lebih besar dari APBN.

“Tidak perlu gengsi menghadap menteri, tidak perlu gengsi memaparkan betapa rusaknya jalan negara di Kaltim ke menteri PUPR,” ucapnya.

Masih jomblo

Sebagai bakal calon gubernur Kaltim, menurut Rudy, ia masih jomblo.  Untuk pasangannya, atau wakilnya, pengusaha minyak ini menambahkan, Golkar sangat memperhatikan heterogenitas masyarakat Kaltim, jadi bisa saja calon wakilnya, Golkar mengambil dari partai lain.

Puluhan wartawan dari berbagai media hadir di acara H Rudy Mas’ud bertajuk silaturahmi lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dan bincang-bincang soal isu pencalonannya di Pilgub Kaltim 2024  di komplek galangan kapal PT Barokah Perkasa Grup di Pulau Atas, Sambutan, Samarinda, Jum’at, (12/4/2024). (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

Dalam membangun Kaltim ke depan, alumni Fakultas Ekonomi Unmul ini menegaskan, sangat penting memperhatikan heterogenitas masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, pembangunan untuk semua, tanpa ada perbedaaan gender, suku, agama, ras dan atar golongan.

“Hingga batas akhir mendaftarkan bakal calon kepala daerah di Kaltim ke KPU, politik Golkar  masih sangat cair, terbuka dan membuka peluang berkoalisi dengan partai-partai apa saja, tapi yang diutamakan berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju,” ungkap Rudy.

Program prioritas

Menurut Rudy, bila terpilih jadi gubernur Kaltim, program pembangunan yang akan diprioritaskannya ada tiga, Pertama; peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim, dan sangat memungkinkan mendanai seluruh biaya anak SMA/SMK, bahkan hingga tamat kuliah, dibiayai langsung APBD Kaltim, bukan seperti sekarang dalam bentuk beasiswa.

“Kalau dalam bentuk beasiswa, pasti ada yang tak kebagian,” ujarnya.

Kedua; peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memastikan anak-anak di Kaltim seluruhnya sehat, tak ada yang stunting.

Prioritas ketiga; membangun infrastruktur ekonomi, seperti jalan yang berkualitas, infrastruktur pertanian dan kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur internet yang kuat dan berkualitas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan UMKM daerah.

“Sekarang saja kita punya APBD lebih dari Rp20 triliun dan akan terus meningkat. Jadi kita punya modal membangun apa saja dengan kualitas terbaik,” ucap Rudy.

Kaltim punya sumber daya alam (SDA) yang lengkap, mulai dari migas, hutan, batubara. SDA Kaltim melampaui yang dimiliki Maroko dan Singapura, jadi, rakyat Kaltim sebetulnya bisa hidup lebih sejahtera dibandingkan rakyat Singapura.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: