SILANGIT.NIAGA.ASIA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tanah sempadan Danau berdasar undang-undang merupakan tanah negara. Dari itu saat pemerintah melakukan permbersihan dan penataan sempadan danau Toba sepanjang 1,5km, tidak akan ada ganti rugi, kecuali memberi tanah pengganti.
Luhut menegaskan itu saat melakukan kunjungan ke Toba sekaligus memastikan kesiapan Kabupaten Toba termasuk dari sisi keberhasilan kota Balige selaku tuan rumah dan pembangunan venue F1 Power Boat (F1H2O) di Silangit, Sumatra Utara (Sumut) yang sudah harus selesai pada 20-22 Februari.
“Dalam 50 hari ke depan, semuanya akan selesai tepat waktu dan tuntas,” kata Luhut di komplek Lapangan Sisingamangaraja Balige, Kamis (5/1/2023).
Terkait lokasi F1H2O, Menko Marves mengaku, secara bertahap akan melakukan pembersihan seluruh sempadan Danau sepanjang 1,5 Km mulai dari Vanue F1H2O hingga ke Lumban Bulbul tanpa terkecuali.
“Nanti kita bersama pak Bupati bersihkan lagi ke sana, karena itukan sempadan. Itu dalam Undang-undang adalah tanah negara. Jadi nanti kita ganti aja, mereka dipindahkan dari situ biar tambah cantik juga Toba ini. Karena ini lima tahun kan, tiap tahun ada, jadi harus bagus. Jadi, orang Batak harus bisa juga seperti orang Bali,” ungkap Menko Marves sembari membandingkan pelaksanaan G20 di Bali yang berlangsung sukses dan didukung penuh warga sekitar.
“Bali kemarin G20 itu saya imbau mereka dengan Gubernur untuk bersihkan rumah kampungnya masing-masing mereka lakukan. Jadi sukarela, karena apa? ini kan untuk kepentingan bersama. Jadi saya juga minta orang Batak Toba di sini bersama pak Bupati, Kapolres supaya bersama-sama melakukan perapian Balige ini,” ungkap Menko Marves.
Terkait pembersihan bantaran danau sepanjang 1,5 Km, Menko Marves pastikan akan dilakukan pembersihan sepanjang pantai secara bertahap.
“Sepanjang digantikan tempatnya itu harus kita lakukan, karena kalau tidak Danau Toba itu akan tercemar terus karena buang kotoran ke dalam dan seterusnya,” ungkapnya.
Menko Marves pun mengajak masyarakat melihat jauh ke depan tidak hanya melihat kondisi sekarang ini. Serta meminta warga agar tidak memandang upaya perapian ini secara emosional serta mau berkorban.
“Jadi jangan emosional melihat itu, memang harus ada pengorbanan. Mungkin dulu pemerintah kita kurang tertib, sekarang kita lebih tertib. Pak Jokowi mau semua tertib jadi kita bikin tertib, jadi kalau ada pemindahan ganti rugi, pasti ganti untung,” ungkapnya.
Masalah Keramba Jaring Apung
Tak hanya itu, Menko Marves juga bicara soal keramba jaring apung (KJA) yang masih marak di Kawasan Danau Toba. Ia pun berjanji akan menyelesaikan persoalan KJA tanpa pandang bulu sampai batas daya tampung Danau Toba dengan melibatkan Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak, dalam hal penertiban.
“Masalah Keramba akan kita selesaikan, ada Pak Kapolda, kita akan selesaikan sampai kepada jumlah yang boleh ditampung luasan Danau Toba. Nggak ada urusan kita siapapun yang punya itu, pokoknya kalau dia harus disingkirkan, singkirkan. Jadi harus tertata dan harus menggunakan teknologi yang benar, dimana pakan itu tidak turun ke bawah tapi pakan itu tidak akan merusak lingkungan Danau Toba. Semua pokoknya yang ada di sini, semuanya kita perbaiki,” tegas Menko Marves.
Dalam kegiatan ke Toba, Menko Marves turut didampingi oleh Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak, Mantan Bupati Toba, Darwin Siagian, Direktur Pemasaran InJourney, Maya Watono, Kapolres Toba, AKBP Taufiq Hidayat Thayep, Dandim 0210/TU, Letkol Hari Sandra, Kajari Tobasa, Samsul, Sekretaris Daerah, Augus Sitorus dan jajaran OPD Pemkab Toba.
Sumber: Tribratanews.Polri | Editor: Intoniswan
Tag: Pariwisata