PADANG.NIAGA.ASIA — Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) meminta Pemda Provinsi Sumatera Barat dan semua unsur terkait meningkatkan percepatan penanganan darurat banjir dan longsor di 11 kabupaten dan kota.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Senin 11 Maret 2024.
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto, mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin, hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya. Terlebih lagi, apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak, harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” ujar Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto juga meminta kepada Pemda Sumatera Barat agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Misalnya, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” terang Suharyanto.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya, serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera dimulai, dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya disebutkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Suharyanto meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB, tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,” jelas Suharyanto.
Sejalan dengan itu, Suharyanto juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi, sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Suharyanto menginginkan masyarakat tidak terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian Rp 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur,” sebut Suharyanto.
Suharyanto juga. mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah Rp 500 ribu per kepala keluarga.
Sumber : Humas BNPB | Editor : Saud Rosadi
Tag: BanjirBencana AlamBNPBSumatera Barat