NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah di APBD-Perubahan  Nunukan ahun Tanggan 2024 diselaraskan dengan target  pelayanan publik dan prioritas pembangunan.

Demikian disampaikan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura melalui Wakil Bupati Nunukan,  Hanafiah menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Nunukan atas nota APBD-Perubahan Nunukan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jum’at (2/8/2024)

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa bersama wakil ketua DPRD Nunukan H. Saleh, dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Nunukan dan unsur Forkopimda Nunukan.

“Pemerintah daerah mengucapkan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada DPRD Nunukan melalui fraksi-fraksi karena telah menyampaikan pemandangan dan masukan yang bersifat membangun dalam kewenangan daerah,” kata Laura.

Masukan dan saran fraksi- fraksi  sangat berharga untuk pelaksaan APBD sesuai aspirasi masyarakat dan yang diharapkan bersama. Pemerintah akan memperhatikan saran Fraksi Hanura untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya.

Menurut Laura, saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada sasaran prioritas pembangunan yang mengacu pada sinkronisasi tema pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, terutama pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat bidang UMKM dan pengembangan SDM.

“Perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan maupun pendidika,n tetap akan menjadi prioritas utama kita,” janjinya.

Terhadap pemandangan Fraksi Demokrat, Laura menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan/mengambil alih tanggung jawab beban utang RSUD Nunukan.

“Semoga tahun 2024 ini dapat selesai dan pelayananrumah sakit tidak terkendala lagi.”

Pemerintah akan memperhatikan saran  fraksi-fraksi  yang minta penggunaan APBD-P lebih diarahkan pada sektor riil, pelayanan publik ,seperti pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana jalan dan lain-lainnya.

“Harapan dari fraksi Demokrat sejalan dengan keinginan pemerintah daerah di tahun depan,

Kata Laura.

Atas saran Fraksi PKS, Laura mengatakan, pemerintah akan membahas lebih lanjut terhadap terkendalanya penyaluran bantuan keuangan provinsi yang dialokasi untuk pembayaran tunjangan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan tahun 2024.

Pemerintah daerah juga memastikan pelayanan RSUD Nunukan melalui Dinas Kesehatan menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui dewan pengawas akan mengendalikan manajemen RSUD  dan melakukan evaluasi kinerja direksi rumah sakit.

“Termasuk kinerja staf, kasir maupun bendahara pengeluaran RSUD, pasti kita perhatikan semua saran  PKS,” bebernya.

Terkait usulan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) yang minta penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB) SDN 03 Sembakung, menurut Laura, telah dikoordinasikan  dengan kepada dinas teknis.

“Sama hal dengan usulan peningkatan jalan Desa Pagar dan Labuk, kami sudah berkoordinasi  dengan dinas  terkait dan segera melaksanakan peninjauan lapangan,” jelasnya.

Adapun terhadap pandangan Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Laura mengaku, pemerintah berupaya mendorong semua OPD untuk memaksimalkan waktu dan anggaran APBD-P agar dapat terserap 100 persen

“Salah satu langkah konkrit dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan SKPD agar selesai sesuai batas waktu,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor ; Intoniswan | Advertorial

Tag: APBD Nunukan