Capaian Pembangunan Kukar di 2022, Realisasi Investasi Tembus Rp 9,78 T

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah memberikan paparan capaian pembangunan Kutai Kartanegara 2022 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Sabtu 31 Desember 2022 (niaga.asia/Saud Rosadi)

TENGGARONG.NIAGA.ASIA — Banyak hasil yang dicapai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan wakilnya Rendi Solihin selama tahun 2022. Mulai dari realisasi investasi dan serapan tenaga kerja hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Keduanya yang dilantik 26 Februari 2021 lalu itu mengusung 23 program dedikasi yang diimplementasikan dalam periode jabatan hingga 2024 mendatang. Kesemua program menunjukkan hasil. Tahun 2022 lalu, Pemkab Kukar memboyong 5 penghargaan nasional dan regional, serta 7 penghargaan level provinsi.

Progam digitalisasi pelayanan publik misalnya, darii 733.626 penduduk di 2021 (sumber BPS) yang tersebar di 18 kecamatan, sebesar 99,06 persen memiliki KTP elektronik.

Di sektor investasi dan serapan tenaga kerja, Kukar cukun menjanjikan bagi investor. Tercatat realisasi investasi selama 2022 Rp 9,78 triliun dari 227 investor. Realisasi investasi itu menyerap 8.802 tenaga kerja Indonesia dan 52 tenaga kerja asing.

“Kondusifitas iklim investasi tahun 2022, mampu menarik daya saing investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru di sektor formal selama tahun 2022,” kata Edi Damansyah, dalam pernyataan paparan Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Rencana Program Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Kukar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, di Tenggarong, Sabtu 31 Desember 2022.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan yang ditanggung Pemkab Kutai Kartanegara cukup signifikan. Hingga 2022 ada 3.148 Ketua RT menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian 2.732 dari aparatur desa, serta 6.065 tenaga honorer lokal yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Edi Damansyah saat bertemu dengan warga pembudidaya ikan di Muara Wis, Kamis 10 November 2022 (handout/ProKom Setkab Kutai Kartanegara)

Program berikutnya adalah Program Kukar Bebaya. Ada sekitar Rp 609 miliar ditransfer ke desa. Alokasi Rp 50 juta per RT juga mencapai 100 persen

“Selain itu juga ada 2.887 penyediaan kedaraan operasional untuk RT,” ujar Edi Damansyah.

Selanjutnya Program Kukar Siap Kerja, Pemkab Kukar juga berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 5,66% ke 4,14% di 2022. Pemkab Kukar juga memfasilitasi tenaga kerja sebanyak 2.649 orang selama 2022.

Laju pertumbuhan ekonomi Kukar naik dari angka -4,21% di 2020 menjadi 2,9% di 2022 (menurut angka proyeksi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur).

Keseriusan Edi Damansyah-Rendi Solihin memperhatikan kesejahteraan nelayan, di antaranya ditunjukkan dengan pemberian fasilitas sarana produksi perikanan. Dari 1.648 unit di 2021, naik signifikan menjadi 9.628 unit di 2022 yang ditujukan bagi sekitar 25.000 nelayan dan pembudidaya produktif selama periode masa jabatan Bupati dan Waki Bupati Kukar.

Program Usaha Kecil, di 2022 ada 136 UMKM/IKM yang telah menggunakan fasilitas e-commerce dan market place. Pemkab Kukar juga membangun 3 pasar di tiga kecamatan.

“Sedangkan penyaluran kredit UMKM melalui Bank Kaltimtara sampai November 2022 senilai Rp 3,7 miliar,” terang Edi Damansyah.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat mengunjungi kegiatan pembangunan PLTS Komunal di Muara Kaman, Jumat 18 November 2022 (handout/ProKom Setkab Kutai Kartanegara)

Tidak kalah menarik adalah Program Pemantapan Konektivitas Wilayah. Sepanjang 2022 telah dilakukan peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan pemerintahan kecamatan sepanjang 94,73 km, serta ada 84,35 km panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan.

Selama 2022, ada 4 unit pembangunan pembangkit listrik yang dikelola desa. Rinciannya di Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri bersumber APBD Provinsi Kaltim, dan dua desa lainnya Desa Tunjungan dan Desa Sepatin bersumber APBD Kukar.

Edi Damansyah mengungkap ada 70 perusahaan yang mendapat sanksi pelaksanaan dokumen AMDAL. Itu meningkat dari 27 perusahaan di 2021.

“Sanksi-nya berupa sanksi administrasi,” Edi Damansyah menambahkan.

Untuk di 2023 di antaranya soal infrastruktur layanan dasar, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan dua PLTS, 39 pembangunan sistem penyediaan air minum, 9.506 sambungan rumah untuk air bersih, serta 1.589 perbaikan rumah tidak layak huni.

“Ini adalah gambaran secara makro. Baik yang sudah dicapai di 2022 maupun kegiatan strategis di 2023. Penyampaian ini adalah komitmen dari Pemkab. Kami dan semua jajaran hingga pemerintahan desa, berharap akan melakukan lebih baik lagi di 2023,” demikian Edi Damansyah.

Penulis : Saud Rosadi | Editor : Saud Rosadi

Tag: