SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2022, angka IPM Provinsi Kaltim sebesar 77,44.
Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan angka IPM nasional yang sebesar 72,91 dan provinsi lainnya di Kalimantan, sepert Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Utara (Kaltara), serta Kalimantan Barat (Kalbar).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, S.Si., MIDEC., dalam laporan “Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022” yang dipublish dan sudah bisa diakses masyarakat Maret 2023.
Berdasarkan proyeksi interim hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kaltim tahun 2022 sebanyak 3,86 juta jiwa yang terdiri dari 2,01 juta penduduk laki-laki dan 1.85 juta penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Tahun 2022 tercatat sekitar 30 penduduk per kilometer persegi (km2).
BPS Kaltim juga mencatat, pada indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir, dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Kalimantan, umur harapan hidup Kaltim pada tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan dengan keempat provinsi tetangga.
“UHH di provinsi Kaltim mencapai 74,62 tahun, merupakan yang tertinggi di pulau Kalimantan dan melebihi UHH nasional Indonesia (71,85 tahun),” ungkap Yusniar.
Sedangkan UHH di Provinsi Kaltara, Kalbar, Kalteng juga telah mencapai 70 tahun lebih, masing-masing yaitu 72,67 tahun, 71,02 tahun, dan 70,04 tahun. Sedangkan di Provinsi Kalsel, angka usia harapan hidup di sana masih berada di bawah 70 tahun, yaitu 69,13 tahun.
Indikator berikutnya yang mewakili dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kaltim menjadi satu-satunya provinsi dengan angka HLS mencapai hampir 14 tahun, tepatnya 13,72 tahun atau setara dengan tamat pendidikan jenjang Diploma I (D1).
“Sementara itu, keempat provinsi lainnya di Pulai Kalimantan memiliki capaian HLS yang hampir sama dengan kisaran angka HLS nasional Indonesia (13,10 tahun), dibawah Kaltim”.
Ditilik dari indikator rata-rata lama sekolah (RLS), untuk di Pulau Kalimantan, terdapat 2 (dua) provinsi dengan RLS yang mencapai 9 tahun, yaitu 9,92 tahun untuk Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara sebesar 9,27 tahun, setara dengan tamat pendidikan SMP.
Sementara itu, provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih berada di kisaran 8 tahun, bahkan provinsi Kalimantan Barat masih berada pada kisaran 7 tahun. Untuk capaian di level nasional sendiri, saat ini masih berada pada kisaran 8 tahun, tepatnya 8,69 tahun.
Selanjutnya, kata Yusniar, dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita di Provinsi Kaltim mencapai 12,64 juta rupiah per tahun, lebih tinggi daripada pengeluaran riil per kapita Indonesia (11,48 juta rupiah), sekaligus juga menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
Kemudian disusul oleh Provinsi Kalselsebesar 12,47 juta rupiah dan Provinsi Kalteng sebesar 11,46 juta rupiah. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita di Provinsi Kalbar dan Kaltara masih berada di bawah Rp10 juta per tahun, masingmasing sebesar Rp9,36 juta dan Rp9,35 juta.
Selama kurun waktu 2010-2021, IPM Kaltim cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, IPM Kaltim tercatat sebesar 71,31 kemudian meningkat menjadi 72,02 tahun 2011, kemudian naik lagi menjadi 72,62 tahun 2012 dan 73,21 tahun 2013.
Selanjutnya pada tahun 2014, IPM Kaltim meningkat lagi menjadi 73,82 dan tahun 2015 mencapai angka 74,17, terus naik menjadi 74,59 tahun 2016, tahun 2017 semakin meningkat menjadi 75,12 dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 75,83, pada 2019 meningkat lagi mencapai 76,61.
Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 0,37 poin atau sebesar 76,24 dari IPM tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada indikator Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan.
“Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang berdampak pada perekonomian global maupun nasional, termasuk ekonomi di Kaltim. Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan turunnya pengeluaran masyarakat,” demikian Yusniar.
Peningkatan kembali juga terjadi pada tahun 2022, naik menjadi 77,44 pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, pada periode 2010-2022 IPM Provinsi Kaltim mengalami peningkatan 6,13 poin dalam kurun waktu tersebut.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: IPM Kaltim