SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, menyambut baik keinginan Presiden  Prabowo Subianto yang meminta kementerian agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji) menurunkan biaya naik haji, minimal lebih murah dari yang dibayar jemaah haji Malaysia. Presiden juga berkeinginan pemerintah membangun perkampungan haji di Mekkah agar biaya hotel bisa lebih murah.

”Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden,” kata Damayanti kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara keseluruhan adalah Rp 89,410.258,79 sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah sebesar Rp 55,431.750,78.

Sedangkan biaya haji di Malaysia untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar RM30.850 (sekitar Rp102 juta) per jemaah. Namun, ada subsidi yang diberikan kepada jemaah dari kelompok B40 (penghasilan rendah) dan M40 (penghasilan menengah), sehingga mereka hanya perlu membayar biaya perjalanan haji (Bipih) sebesar RM10.980 (sekitar Rp36,3 juta) untuk B40 dan RM15.980 (sekitar Rp53 juta) untuk M40.

Menurut Damayanti, sudah saatnya pemerintah serius mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji dan mempertimbangkan BP Haji fokus bagimana melayani kebutuhan jemaah.

“Kita sudah terlalu sering mendengar keluhan masyarakat soal pelayanan haji yang tidak sebanding dengan biaya dan waktu tunggu yang begitu panjang. Ini menjadi catatan serius dan harus ada solusi struktural,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini sistem penyelenggaraan haji masih belum maksimal, mulai dari panjangnya daftar tunggu, mahalnya biaya yang harus dibayarkan, hingga fasilitas dan pelayanan yang belum memuaskan.

Hal ini, menurutnya, menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat yang sudah menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Banyak masyarakat yang sudah menabung sejak lama, tapi saat berangkat mereka kecewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Ini jelas sangat disayangkan. Maka, pembentukan BP Haji ini diharapkan bisa membawa perbaikan besar,” tegas Damayanti.

Perlu pengawasan dan akuntabilitas dalam pelayanan haji akan semakin kuat terhadap BP Haji. Selain itu, BP Haji diharapkan mampu merancang sistem yang lebih transparan dan berkeadilan, terutama dalam aspek keuangan dan distribusi layanan.

“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi momen sakral justru tercoreng karena masalah teknis dan manajerial,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Damayanti menyatakan bahwa dirinya akan mendorong pembahasan lebih lanjut  terbentuknya BP Haji di daerah.

“Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal keadilan dan pelayanan terhadap rakyat. Haji bukan sekadar perjalanan, tapi ibadah yang harus disiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penyelenggaraannya,” pungkasnya.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Haji