Anggota DPR RI dapil Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. ( Foto Budin Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIAPemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara memerlukan bantuan dana lebih banyak dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.

Hal itu dikatakananggota Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) RI dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Hanteru Sitorus setelah menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat yang dipandang penting segera diperjuangkan dalam kegiatan reses di Nunukan, Rabu (28/10/2020)

“Keluhan masyarakat masih seputar air bersih, infrastruktur jalan tani, jalan poros, penanganan abrasi pantai Sebatik, bantuan sarana pertanian dan UMKM,” katanya.

Untuk memenuhi tuntutan meningkatkan infrastruktur, Deddy meminta Pemerintah Provinsi Kaltara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara berusaha mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, sebab jika hanya mengandalkan daerah sangat sulit bisa terpenuhi.

“Sebenarnya membuat jalan tani tugasnya pemerintah daerah, tapi kita tahu sendirilah lagi defisit, makanya perlu dicari bantuan dari pemerintah pusat,” kata Deddy.

Menurutnya, membangunan di wilayah perbatasan harus bersinergi antar daerah, dana desa,  pusat dan provinsi.

Begitu pula untuk kebutuhan kelompok tani, UMKN dan nelayan, ada banyak anggaran pusat yang bisa diperjuangkan untuk mereka.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, kedatangan Deddy ke dapil Kaltara mengawal pendistribusian dana  Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Pertamina untuk sejumlah yayasan dan sekolah di Kabupaten Nunukan.

“Bantuan CRS Pertamina bentuknya fisik, berupa renovasi lapangan Madrasah Al Ikhlas, renovasi gedung panti asuhan Santa Maria,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini pula, Anggota Komisi VI DPR – RI  ini menyampaikan adanya bantuan dua unit mobil ambulance dari BNI untuk keperluan kesehatan masyarakat melalui dua lembaga adat di Kecamatan Lumbis Ogong.

“Tadi saya ketemu BNI, nanti mereka serahkan bantuan kesehatan berupa mobil ambulance untuk masyarakat adat,” tambahnya.

Khusus untuk penanganan abrasi pinggiran pantai Kecamatan Sebatik yang panjangnya hampir 5 kilometer, Deddy menyarankan DPRD Nunukan mengajak dinas terkait melihat lokasi, apakah penanganan abrasi perlu penanganan nasional.

Abrasi pantai telah berdampak terhadap sejumlah desa di  4 kecamatan, misalnya wilayah paling terdampak  berada di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Sungai Manurung, Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, hingga Kecamatan Sebatik Induk.

“Kalau dibiarkan bisa semakin mengikis bibir pantai, dampaknya menggangu kehidupan masyarakat disekitarnya,” tuturnya. (002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *