JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa demokrasi adalah alat untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ia ungkapkan saat memberikan sambutan kunci pada acara Democracy Dialogue The Jakarta Post 40th Anniversary Forum, Senin (07/08) di Auditorium CSIS Jakarta.

“(demokrasi) bukan hanya untuk memaksimalkan pertumbuhannya, tetapi juga untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” terang Wamenkeu.

Wamenkeu menambahkan bahwa selalu ada dinamika dari waktu ke waktu untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah benar-benar melihat dan memonitor dari waktu ke waktu semua kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

“Dan karena itu dalam APBN kita terus melihat peluang untuk mendukung kesejahteraan rakyat yang lebih luas,” tambah Wamenkeu.

Wamenkeu menjelaskan bahwa APBN secara khusus mengalokasikan belanjanya sedikitnya untuk 40% bagi penduduk berpenghasilan rendah melalui skema perlindungan sosial dan bantuan sosial. APBN juga memberikan alokasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim, dan juga menyediakan banyak alokasi untuk membantu daya beli masyarakat kalangan menengah kareana Indonesia memiliki porsi penduduk kelas menengah yang besar yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pada masa pandemi Covid-19, proses demokrasi juga digunakan untuk menyusun kebijakan penanganan pandemi melalui penerbitan Perpu 1 tahun 2020. Penyusunan Perpu ini melalui diskusi dan proses demokrasi di parlemen.

“Kami (Indonesia) berusaha menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menangani pandemi Covid, namun harus tetap akuntabel dan transparan,” tukas Wamenkeu.

Penulis: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: APBN