JAKARTA.NIAGA.ASIA — Rapat dengar pendapat antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Komisi II DPR RI digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung ini membahas perkenalan Otorita IKN sebagai mitra baru Komisi II DPR RI dan pemaparan perkembangan pembangunan IKN.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat ini merupakan rapat formal pertama semenjak Otorita IKN menjadi mitra Komisi II DPR RI.
“Beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan bahwa selama ini Komisi II mitra kerja samanya ada 16 sekarang sudah nambah 17 bertambah dengan Otorita IKN,” kata Doli saat membuka rapat.
Dalam rapat perdana itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyambut baik bergabungnya Otorita IKN menjadi mitra ke-17 DPR RI.
“Terima kasih, ini perdana. Tadi disebutkan kami adalah mitra ke-17, ini angka sakral jadi Insyaallah Barokah Aamiin ya Rabbal Alamin,” ujar Bambang.
Otorita IKN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, dan pengembangan IKN serta Daerah Mitra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Otorita IKN didukung oleh organisasi yang saat ini sudah berjalan.
Selain memperkenalkan jajaran di Otorita IKN, Bambang Susantono juga menyampaikan perkembangan pembangunan IKN. Antara lain perkembangan Kawasan Istana Kepresidenan, Gedung dan Kawasan Kantor Kemenko, Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, Rumah Tapak Menteri, Rusun POLRI dan BIN, dan Rusun ASN.
“Perkembangan hari ini jauh lebih maju atau lebih terlihat,” ujar Bambang Susantono.
Bambang menjelaskan bahwa sudah ada persiapan untuk upacara 17 Agustus, yang menunjukkan integrasi antara perayaan kebangsaan dan pengembangan infrastruktur sekaligus rencana ekosistem yang terbangun di akhir 2024. Ekosistem tersebut terdiri dari bangunan gedung infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan swasta.
“Beberapa investor swasta yang sudah mulai kelihatan gedungnya terutama untuk Hotel Nusantara,” kata Bambang.
Hotel Nusantara diharapkan selesai pada Agustus dan bisa mulai beroperasi dengan 200 kamar.
Selain itu, dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), penataan kawasan lingkungan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Otorita IKN.
Bambang menyoroti pentingnya penanganan penataan kawasan di wilayah serta pemastian bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat setempat. Ini mengingat IKN bukan hanya dirancang sebagai kota cerdas, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip people (manusia), nature (alam), dan culture (budaya).
“Kami ingin mereka itu menjadi di bagian dalam IKN, dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik, lebih sejahtera. Jika dari mereka ingin membuka usaha, akan kami sediakan tempat yang kami tata dalam satu kawasan yang benar-benar humanis,” ucap Bambang.
Dengan visi IKN sebagai super economy hub yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, pertemuan ini tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan penataan lingkungan. Aspek penting lainnya yang dibahas adalah investasi. Melalui kerja sama strategis dengan Kadin dan APINDO, diharapkan investasi dapat direalisasikan bersama, menunjang visi tersebut dan mempercepat transformasi IKN menjadi pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup pembahasan pengembangan Command Center Ibu Kota Nusantara, yang berada di hunian pekerja konstruksi IKN. Inisiatif ini merupakan langkah penting menuju realisasi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Cerdas.
Sumber : Humas Otorita IKN | Editor : Saud Rosadi
Tag: DPR RIIbu Kota NusantaraIKNOtorita IKN