JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IX DPR RI Misbakhun mengungkapkan dari pengamatannya, desain APBN selama 20 tahun ini hanya berkutat pada konsolidasi fiskal, kesinambungan fiskal, antisipasi ketidakpastian global, APBN sebagai sebagai shock absorber, antisipatif konsolidatif dan sebagainya, APBN hanya kalimat-kalimat klise yang tidak menjawab tantangan zaman.

“Apakah kita menemukan terobosan baru? Apakah kita menemukan inovasi baru? Apakah kita menemukan desain besar yang baru?” ujar Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024’ di Media Center Parlemen, MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

“Permasalahannya berubah, tantangannya berubah, (tapi) orangnya sama, metodologi yang digunakan sama, ini yang terjadi, kalau kita bicara soal desain APBN,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap RAPBN 2024 yang menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya, diharapkan dapat benar-benar menyuguhkan desain baru yang inovatif, kreatif dan benar-benar memiliki perubahan besar.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas RAPBN 2024 tersebut, Misbakhun juga menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah.

“Pertama pemerintah harus mulai membicarakan, seberapa kuat penerimaan pajak kita. Tax ratio kita dan ada satu yang sangat saya tekankan, yaitu soal cukai minuman pemanis dan cukai kemasan plastik, yang menurut kesepakatan dengan DPR harusnya sudah diberlakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum, karena ini berdampak pada kesehatan,” sambungnya.

Pengenaan cukai baru untuk cukai minuman pemanis dan cukai plastik kemasan itu, diyakini Misbakhun dapat menekan dampak yang ditimbulkan seperti menggunungnya sampah plastik yang sudah semakin serius mengganggu lingkungan, juga kasus obesitas pada balita yang dinilai sebagai fenomena baru di masyarakat.

Selain itu, dengan pengenaan cukai baru itu, juga dapat mendongkrak rasio penerimaan pajak negara. “Kalau rasio pajaknya naik, ini harapan kita ada kemandirian. Kedaulatan kita dalam menyusun ekonomi ini bisa benar-benar kita terapkan,” ujarnya.

Sehingga ketergantungan utang bisa semakin dikurangi. Utang yang semakin kecil menunjukkan kemandirian sebuah bangsa, karena APBN ditopang oleh rakyatnya sendiri dari sistem pembayaran pajak. Ini menurut saya salah satu hal penting,” paparnya.

Hal lainnya berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti Program Bantuan Sosial (Bansos). Misbakhun berharap bansos tidak lagi menjadi bantalan yang hanya membuat rakyat menjadi terlena, malas bekerja dan menjadi tidak kreatif.

“Bantuan sosial itu tidak boleh kemudian rakyat menjadi sangat tergantung kepada negara, kehilangan kreativitasnya, kemudian kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, keluar dari kemiskinan,” tegasnya.

Seharusnya, pesan Misbakhun, inovasi APBN terkait bansos yaitu tetap sebagai subsidi tetapi harus tepat sasaran.

“Bagaimana kita mempunyai data yang menerima bansos itu tepat sasaran. Jangan sampai bansos itu hanya kepada keluarganya lurah, keluarganya RT yang mendata dan sebagainya,” pungkasnya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: APBN