Disdamkar Nunukan Sulit Padamkan Api di Pelosok Kecamatan, Ini Penyebabnya

Kebakaran di Desa Srinanti, Sei Menggaris , Kabupaten Nunukan yang menghanguskan 2 unit rumah warga. (Foto Dok Anisa Sei Menggaris /Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Belum tersedianya sarana pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten Nunukan di  tiap kecamatan, salah satu penyebab sulitnya petugas memadamkan api bila terjadi kebakaran di kawasan hutan maupun perumahan masyarakat.

“Contohnya kebakaran di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, api hanya bisa dipadamkan secara manual oleh masyarakat,” kata Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Nunukan, Wahyudi Kawariyin pada Niaga.Asia, Senin (28/5/2025).

Kondisi ini cukup ironis mengingat pentingnya sarana pemadam kebakaran sebagai pelayanan cepat dalam menyelesaikan kebakaran di musim kemarau, dimana kerap kali terjadi kebakaran hutan maupun lahan kebun.

“Tidak jarang kebakaran hanya menyisakan puing-puing bangunan dan kesedihan di masyarakat. Dilain sisi, Pemerintah Nunukan hanya bisa mendengar informasi kebakaran tanpa bisa bertindak. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, hanya ada 10 kecamatan memiliki petugas Pos Damkar dan peralatannya,” ucap Wahyudi.

Wilayah kecamatan yang belum memiliki layanan pos Damkar adalah, Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong., Kecamatan Sembakung Atulai, Sei Manggaris, Kecamatan Sebatik Induk dan 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan.

Persoalan geografis dan keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah daerah kesulitan menyiapkan sarana di kecamatan tersebut, ditambah lagi kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025.

“Idealnya itu tiap kecamatan ada 1 pos Damkar untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat,” bebernya.

Wahyudi berharap Pemerintah Nunukan bisa segera membangun pos Damkar di tiap kecamatan. Menyiapkan pos Damkar merupakan tugas pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi keselamatan.

Selain itu, keberadaan pos Damkar di tiap kecamatan akan memudahkan pemerintah dalam mensosialisasikan penanganan pertama pada kebakaran dan proses-proses pencegahan di lingkungan masyarakat.

“Kita sudah usulkan pembangunan pos dan penempatan petugas damkar di tiap kecamatan, tapi belum bisa dipenuhi Pemerintah Nunukan,” terangnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: