SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2029 menjadi sorotan, kali ini dari sisi infrastruktur pendukung sertifikasi kompetensi.
Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar dalam rangka penyusunan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, sejumlah pihak menilai kapasitas LSP di Kaltim masih jauh dari mencukupi.
Dana, yang merupakan perwakilan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), tergabung dalam Tim D3 TLH Kementerian LHK, mengkritisi kesiapan LSP di Kaltim, khususnya dalam mendukung skema sertifikasi tenaga kerja berbasis Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“LSP kita mungkin sudah banyak, tapi pertanyaannya cukupkah? Baik dari segi jumlah, kualitas, maupun biaya. Sertifikasi level 2 hingga 6 itu tidak murah, apalagi untuk lulusan SMK,” ujarnya dalam forum PD yang berlangsung di Samarinda, Rabu (23/4).
Data yang disebut Dana menunjukkan Kaltim memiliki sekitar 29 LSP di SMK, dua LSP P2 dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dan 50-an LSP P3 yang separuhnya berada di sektor jasa konstruksi. Namun menurutnya, angka itu belum sebanding dengan kebutuhan riil dunia industri.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Disnakertrans Kaltim Aji Syahdu Gagah Citra mengakui masih ada kekurangan signifikan dalam jumlah dan operasional LSP, termasuk yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
“Kami sudah membentuk LSP juga di BLK Balikpapan, tapi belum bisa berjalan optimal karena masih dalam proses menuju status BLUD. Ini salah satu tantangan teknis yang sedang kami upayakan,” jelasnya.
Aji menambahkan, peningkatan jumlah LSP menjadi fokus bersama antara Disnakertrans dan lembaga pendidikan vokasi, seperti SMK dan BPVP, agar mampu menjawab kebutuhan kompetensi dunia kerja yang kian spesifik.
“Untuk memenuhi standar industri, kami mendorong kolaborasi lintas dinas dalam memperbanyak dan memperkuat LSP di berbagai sektor,” tambahnya.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa meskipun strategi pengembangan tenaga kerja Kaltim telah disusun, infrastruktur pendukung seperti LSP masih memerlukan perhatian serius agar cita-cita menyiapkan tenaga kerja hijau, biru, dan digital tidak hanya menjadi slogan di atas kertas.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Disnakertrans Kaltim