SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menilai distribusi gas LPG bersubsidi tidak tepat sasaran, karena pendataan keluarga yang berhak menggunakan gas LPG subsidi tidak dikelola dengan baik.
Banyak kalangan yang mampu secara ekonomi turut menggunakan gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Masalah yang kita hadapi cukup kompleks, salah satunya terkait gas LPG bersubsidi. Pendataan tentang siapa yang berhak menggunakan gas LPG ini tidak jelas dan tidak terdata dengan baik. Jika kita lihat di lapangan, banyak orang yang mampu secara ekonomi juga menggunakan gas LPG subsidi, padahal ini seharusnya untuk keluarga yang tidak mampu,” ujar Sapto dalam keterangannya di Samarinda, Selasa (5/11/2024).
Ia menjelaskan, gas LPG bersubsidi diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada di golongan ekonomi bawah. Namun, karena pendataan yang tidak valid, bantuan tersebut sering kali tidak sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Pertanyaannya, ada nggak data yang benar-benar valid tentang siapa yang membutuhkan subsidi ini? Nggak ada. Masalah bansos, dana hibah, bahkan Program Keluarga Harapan (PKH) juga sering bermasalah karena datanya tidak jelas,” tegasnya.
Sapto menyebutkan bahwa tanpa adanya pendataan yang akurat, banyak kebijakan subsidi yang menjadi tidak tepat sasaran.
“Selama pendataan ini tidak tuntas, akan banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Ini yang menyebabkan ketimpangan di masyarakat. Banyak yang seharusnya menerima, justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang mampu justru menikmati subsidi tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa permasalahan kenaikan harga gas LPG, meski menjadi persoalan bisnis, seharusnya tidak merugikan masyarakat kecil.
“Kenaikan harga ini urusan bisnis, memang pasti harus ada keuntungan. Namun, kalau kita bicara tentang subsidi, seharusnya yang menerima adalah orang yang benar-benar membutuhkan, bukan semua kalangan,” kata Sapto.
Sapto juga menantang lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan data yang lebih valid terkait penerima manfaat subsidi.
“Kalau memang ada yang bicara soal data penerima manfaat subsidi, suruh bicara dengan saya. Mau BPS atau lembaga lain, saya yakin datanya tidak valid semua,” tandasnya.
Dengan adanya kondisi ini, Sapto Setyo Pramono mengharapkan pemerintah dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan yang ada agar distribusi gas LPG bersubsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Harus ada perbaikan mendasar, terutama soal pendataan. Tanpa itu, kebijakan yang dibuat akan terus mengalami masalah,” pungkasnya.
Sapto berharap dengan langkah evaluasi yang jelas agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan subsidi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan yang tidak efektif.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: LPG Subsidi