SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Samarinda bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda. Diperlukan kolaborasi dan sinergi antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk mencapai target yang maksimal.
Dinsos PM Samarinda mengklaim telah aktif melaksanakan program penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti pembagian sembako, pelatihan keterampilan, bedah rumah, dan bantuan sosial lainnya.
Namun beberapa waktu lalu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda sempat menggeruduk kantor DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat untuk mempertanyakan kinerja Dinsos PM Samarinda, dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
Aksi PMII Samarinda itu membuat Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinsos PM Samarinda duduk satu meja membahas sejumlah tuntutan PMII Samarinda, Senin 19 Maret 2024.
Kepala Dinsos PM Samarinda Isfihani mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, bersama dengan OPD lainnya.
Meskipun angka kemiskinan Samarinda saat ini berada di angka 4,81 persen dan lebih rendah dari target nasional yakni 6,5-7,5 persen dan rata-rata nasional 9,36 persen, pendataan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem masih terus berjalan dan dioptimalkan.
“Kuncinya ada di tim koordinasi penganggulangan kemiskinan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” ujar Isfihani.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan, pendataan warga miskin ekstrem sebenarnya sudah berkurang jauh dari data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Awalnya warga yang tergolong miskin ekstrem di Samarinda sebesar 9 ribuan. Tapi setelah diverifikasi dan validasi terbaru kini tersisa 1.232 KK (Kepala Keluarga) saja,” ujar Sri Puji Astuti.
Meskipun demikian, Puji menyatakan untuk menekan angka miskin ekstrem tak hanya menjadi tugas Dinsos PM Samarinda saja, tetapi juga beberapa instansi lainnya.
Terlebih lagi, lanjut Puji, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkadang memang tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat.
“Sedangkan saat itu dari mahasiswa PMII demo menuntut Dinsos PM saja. Padahal ini tidak semata-mata kegiatan instansi itu saja,” demikian Sri Puji Astuti.
Penulis : Annisa Dwi Putri | Editor : Saud Rosadi
Tag: KemiskinanPemkot SamarindaSamarindaSosial