SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim) Irhan Hukmaidy menegaskan bahwa perlindungan investasi khususnya di sektor kelautan dan pesisir harus menjadi perhatian semua pihak.

Mengapa demikian, sebab diakuinya, potensi sektor kelautan dan pesisir Provinsi Kaltim memang sangatlah besar, namun tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.

“Perlu adanya perlindungan investasi terhadap potensi kelautan dan pesisir Kaltim. Intinya, iklim investasi itu memang harus diciptakan dalam perairan Kaltim,” ujarnya dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra PD 2025–2029 dan Renja PD 2026.

Potensi besar yang dimaksud Irhan, antara lain; mulai dari wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, kemudian sumber daya ikan yang sangat berlimpah, jalur laut yang cukup strategis, pelabuhan, hingga industri migas lepas pantai.

Irhan memaparkan bahwa indikator utama pembangunan ekonomi Kaltim pada periode lima tahun mendatang sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi kelautan dan pesisir secara optimal.

“Ini dari sisi ekonomi, bagaimana agar wisata bahari tetap eksis. Nanti, itu akan kolaborasi dengan Bu Kadis Pariwisata, terus bagaimana mengelola sumber daya ikan di dalamnya, alur laut, pelabuhan, serta industri minyak bumi dan gas bumi. Ini menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Irhan memastikan, potensi kelautan dan pesisir Provinsi Kaltim yang begitu besar dapat dituangkan dalam program-program prioritas yang konkret, termasuk penguatan kelembagaan dan pembiayaan sektor ini secara berkelanjutan.

“Perencanaan harus mencerminkan prioritas nyata yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi biru dan memperkuat ketahanan pangan laut. Semoga kita bisa menyelaraskan program antarinstansi untuk mewujudkannya,” jelasnya.

Tak hanya menyoroti masalah perlindungan investasi, DKP Provinsi Kaltim rupanya juga berupaya memperkuat pengelolaan wilayah pesisir melalui kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan edukasi, inovasi ekonomi, hingga kemitraan dengan lembaga penelitian dan LSM.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi sosial untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

“Kita juga sudah melakukan pembudayaan pesisir, pelatihan pendidikan, ekonomi kreatif di dalamnya. Terus juga kerja sama kemitraan dengan NGO dan lembaga-lembaga penelitian pendidikan,” paparnya.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan melalui pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pembinaan kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS), serta edukasi konservasi laut.

Selain itu, DKP Kaltim juga gencar mendorong diversifikasi ekonomi berbasis ekowisata, budidaya garam, hingga produk olahan mangrove sebagai bentuk inovasi lokal yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini dilengkapi dengan kampanye kesadaran lingkungan, yang dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

“Alhamdulillah kami juga melakukan gerakan bersih pantai setiap tahunnya, dan tahun lalu kita lakukan di pesisir Kota Bontang,” pungkasnya.

Ke depan, DKP Provinsi Kaltim menargetkan pembangunan kawasan pesisir yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan ekologi, dengan komitmen tetap menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: Wilayah Pesisir