SAMARINDA.NIAGA.ASIA –  Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, yang baru-baru ini ikut menjadi salah satu peserta bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta bersama Universitas Respati Indonesia, memberikan klarifikasinya atas kegiatan diitengah efisiensi anggaran sebagaimana diatur di Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Pemilihan lokasi bimtek di Ballroom Redtop Hotel & Convention Center Jalan Pecenongan Jakarta, pada 21 Maret lalu, kata Samri, sebenarnya lebih kepada efisiensi waktu narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan semata-mata karena keinginan DPRD Samarinda.

Ia menjelaskan bahwa bimtek ini dilakukan serentak oleh DPRD dari berbagai daerah di Indonesia. Narasumber yang mengisi materi berasal dari Kemendagri, dan mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mengunjungi setiap daerah yang ada di Indonesia ini.

“Bimtek di Jakarta bukan hanya untuk DPRD Samarinda saja, tapi juga DPRD dari berbagai daerah. Narasumbernya dari Kemendagri. Jika mereka harus berkeliling ke setiap daerah, waktunya tidak akan cukup,” kata Samri di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (24/3).

Ia mencontohkan bahwa pejabat setingkat Dirjen yang menjadi pemateri memiliki agenda padat. Sehingga, tidak memungkinkan jika harus mengunjungi setiap daerah.

“Contoh, yang mengisi materi itu Dirjen. Dirjen itu cuma satu, tapi harus memberikan materi ke banyak daerah. Kalau harus ke Samarinda, lalu ke Papua, Aceh, Sumatera, dan daerah lain, tentu tidak memungkinkan,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sistem bimtek nasional dibuat dengan pola yang memungkinkan narasumber memberikan materi kepada beberapa DPRD dalam sehari.

“Misalnya sesi pertama jam 09.00-10.00 untuk DPRD Samarinda, nanti sesi berikutnya jam 12.00-15.00 untuk DPRD dari daerah lain, di tempat berbeda tapi masih di kawasan yang sama di Jakarta. Ini sebenarnya efisiensi waktu bagi mereka,” terangnya.

Menanggapi kritik bahwa bimtek seharusnya bisa dilakukan di Kota Samarinda dengan mendatangkan seorang narasumber, Samri mengungkapkan bahwa DPRD sebenarnya sudah mencoba opsi tersebut.

“Kami kemarin menyampaikan, ‘Pak, apakah bisa melakukan bimtek di Samarinda, Anda kita undang?’, dijawab enggak sanggup, kalau bisa, dia yang datang ke sini. Namun ini kan jadwalnya per jam,” paparnya.

Menurutnya, untuk bisa mengundang narasumber ke Samarinda, DPRD harus mengajukan permohonan jauh-jauh hari.

“Kami ada juga kok bimtek dalam daerah. Kita juga harus menyesuaikan jadwal mereka jauh sebelum acara, kadang 2 bulan sebelumnya. Sampai akhirnya mereka menentukan, ‘Oh, kami bisa tanggal sekian,’ baru dijadwalkan bimtek di Samarinda. Tapi kalau kita butuh bimtek dalam waktu dekat, satu-satunya cara ya kita harus ke Jakarta,” ungkapnya.

Meskipun ada alasan kuat mengapa bimtek dilakukan di Jakarta, Samri menegaskan bahwa DPRD tetap akan mengevaluasi kebijakan ini agar sesuai dengan arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami tetap akan mengevaluasi efisiensi anggaran, termasuk untuk kegiatan bimtek ke depan. Jika memungkinkan, kami akan lebih memprioritaskan mengundang narasumber ke Kota Samarinda agar lebih hemat biaya,” tegasnya.

Untuk diketahui, bimtek yang diadakan DPRD Samarinda di Jakarta mengundang sejumlah anggota dewan lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat, serta mengundang anggota dewan baru. Ia menegaskan bahwa bimtek ini berkaitan dengan peningkatan peran dari tugas-tugas tupoksi anggota dewan.

“Anggota dewan ini kan banyak yang baru 50 persen, jadi perlu dibekali juga supaya tahu tupoksinya dalam melakukan pengawasan. Selama ini, mereka kan tidak berkecimpung di pemerintahan, tiba-tiba langsung bertugas sebagai pengawas, kan bingung juga apa yang harus dilakukan,” bebernya.

“Makanya perlu diberikan bimbingan teknis supaya dalam melakukan tugasnya itu tidak salah. Mana ranah eksekutif, mana ranah legislatif. Jadi materi yang saya sampaikan kemarin itu ya peran petugas tupoksi dari anggota dewan,” tutupnya.

Tanggapan netizen

Meski Samri Shaputra berdalih bimtek  di Jakarta itu demi optimalisasi waktu narasumber  dari Kemendagri, tapi nentizen dalam postingannya di salah satu akun medos, menulis DPRD Samarinda Menantang Presiden dan Mendagri?

Menurut netizen itu, mana lebih efisien: Puluhan Anggota DPRD Samarinda menjalani Bimtek di Jakarta (seperti di foto), atau Bimtek di Samarinda, narasumbernya yang didatangkan.

Kalkulasi sederhana ala murid SD sekalipun: jauh lebih murah dan efisien Bimtek di Samarinda. Wakil rakyat itu tak harus dibiayai tiket PP, hotel, transport, dll dll.

Jadi kenapa harus Bimtek di Jakarta? Apalagi cuma sehari, sesuai data di foto. Bisa ditanyakan kepada: Ketua DPRD. Para wakil ketua. Sekretaris DPRD.

“Di tengah2 arahan Presiden agar kalangan birokrasi melaksanakan efisiensi, Bimtek DPRD Samarinda di Hotel Redtop Jakarta ini seperti menantang: Presiden Prabowo; Mendagri Tito; Menkeu Sri,” komennya.

Kalau pakai kalimat, tantangan ini bisa gini bunyinya: emangnya kenapa kalau kami Bimtek di Jakarta. Presiden dan Mendagri mau apa??? (Misalnya)

Penulis: Lydia Apriliani dan Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: Bimtek