SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gelaran acara bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan DPRD Kota Samarinda pada Jumat (21/3) di Ballroom Redtop Hotel & Convention Center Jalan Pecenongan Jakarta, seperti “menantang” Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran, perjalanan dinas ke luar daerah dinilai sebagai pemborosan yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa dirinya tidak ikut serta dalam bimtek bersama Universitas Respati Indonesia. Ia menyatakan bahwa keputusan pelaksanaan bimtek berada di tangan Sekretariat DPRD (Sekwan).

“Kita enggak tahu masalah bimtek itu kan kewenangannya ada di Sekwan. Sedangkan saya posisinya kemarin enggak ikut bimtek karena saya ada acara di DPP NasDem buka bersama,” kata Celni, Senin (24/3).

Ia mengungkapkan bahwa DPRD Samarinda akan melaksanakan rapat pada Senin (24/3) malam pukul 21.00 WITA untuk membahas efisiensi anggaran. Dalam rapat ini, DPRD Samarinda akan menentukan langkah-langkah penghematan, termasuk dalam hal bimtek, konsumsi, dan keperluan lainnya.

“Malam ini kita akan rapat di DPRD jam 9 malam. Nanti menentukan efisiensinya itu terkait bimtek, makan, minum, dan lain sebagainya. Memang kalau tidak terlalu dibutuhkan ya akan kita pangkas,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah akan ada teguran bagi komisi yang mengadakan bimtek di luar daerah, Celni menegaskan bahwa efisiensi harus dijalankan jika memang menjadi kebijakan DPRD.

“Kalau kita sih menyarankan kalau memang kita harus melakukan efisiensi ya kita harus laksanakan. Karena ini betul-betul perintah dari Presiden, jadi kita harus melakukannya dengan baik,” tegasnya.

Bahkan dalam kesehariannya, politikus muda Partai NasDem itu pun mengaku lebih memilih langkah-langkah penghematan, termasuk dalam urusan buka puasa bersama.

“Bahkan di situasi sekarang, saya sendiri pun pribadi pengen mengadakan buka puasa di hotel pun juga saya takut juga. Tapi ya sudah di rumah aja lebih hikmat,” paparnya.

Lebih lanjut, Celni menilai bahwa bimtek lebih baik digelar di Kota Samarinda saja dengan mendatangkan narasumber, dibandingkan mengirim anggota DPRD ke luar daerah.

“Lebih efisien seperti itu, kitanya juga lebih lengkap yang hadir. Dan staf-staf juga bisa ikut mendengarkan,” terangnya.

Terkait kemungkinan adanya teguran bagi anggota DPRD yang sebelumnya melakukan bimtek di luar daerah, Celni menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan jika kebijakan efisiensi sudah disepakati.

“Kalau memang itu sudah di efisiensi, kita pasti akan menegur. Kecuali itu bimtek partai, kalau bimtek partai itu kan memang kebijakan dari partai. Tapi kalau bimtek di DPRD kalau memang harus efisiensi kita harus efisiensi,” tutupnya.

**) Artikel ini sudah mengalami koreksi pada judul dari semula DPRD Samarinda “Menantang” Presiden Prabowo, Celni Pita Sari: Sekwan yang Memutuskan Bimtek di Jakarta

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Bimtek